SENTRAL GERAKAN BURUH NASIONAL KOMITE PERSIAPAN - SENTRA GERAKAN MUDA KERAKYATAN KONGRES POLITIK ORGANISASI PERJUANGAN RAKYAT PEKERJA
Belum genap 100 hari kepemimpinan JOKOWI sebagai Presiden, rakyat dihadiahi kado spesial: KENAIKAN BBM. Terhitung sejak 17 November lalu, Jokowi mengumumkan kenaikan Premium menjadi Rp 8.500/liter (sebelumnya Rp 6.500) dan Solar menjadi Rp 7.500 (sebelumnya Rp 5.500). Tentu saja, kenaikan BBM ini dibarengi dengan upaya pemerintah merasionalisasikan alasan-alasan sedemikian rupa agar kenaikan BBM menjadi keputusan yang wajar dan dapat dimaklumi oleh rakyatnya.
Alasan pemerintah selalu sama di tiap kenaikan BBM. Defisit anggaran yang menyebabkan APBN jebol, pengalihan subsidi ke sector lain -pendidikan, kesehatan,infrastruktur-, penyesuaian harga minyak dunia, tidak cukupnya cadangan minyak Indonesia dan sederet alasan yang justru merupakan dalih pembenaran sehingga rakyat mau tak mau dipaksakan untuk menerima kondisi ini.
Kebohongan Pemerintahan Jokowi-JK; BBM Harus Naik, Upah Buruh Harus Murah!
Pengalihan subsidi BBM untuk membiayai pembangunan infrastruktur; bandara, rel kereta api, pelabuhan, jalan transdaerah, pembangkit listrik, tol laut, merupakan bagian dari program MP3EI. Ditegaskan oleh Jokowi pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) lalu, Jokowi mempresentasikan sektor-sektor ‘basah’ (transportasi, tambang, pertanian, kelautan,) yang ada di Indonesia untuk diobral kepada para investor asing. Jokowi menjamin kemudahan untuk para investor asing dalam hal perijinan, pembebasan lahan dan murahnya upah buruh. Hal ini membuktikan negara lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal asing (kapitalis internasional) daripada berpihak pada kesejahteraan rakyatnya.
Kenaikan BBM merupakan penyesuaian harga minyak dunia adalah bentuk kebohongan lain pemerintahan Jokowi-JK. Kenyataannya, harga minyak dunia saat ini turun seberas 43%, dari US$150 menjadi US$85. Pemerintahan Jokowi-JK lalu menuding rakyatnya sendiri dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia terlalu boros mengkonsumsi BBM, sementara di sisi lain mobil-mobil murah melonjak produksinya.
Impor BBM pun tetap terjadi dengan alasan bahwa cadangan minyak kita tidak cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat hingga lima puluh tahun ke depan. Produksi minyak mentah (lifting) kita memang terus mengalami penurunan hingga ada tahun 2012 tinggal 890.000 barel/hari. Lagi-lagi pemerintahan Jokowi-JK lebih memilih mengimpor minyak ketimbang menasionalisasi industri migas asing yang telah berpuluh-puluh tahun menghisap keuntungan dari eksploitasi lahan minyak di Indonesia.
Pengalihan subsidi BBM untuk sektor publik dengan menerbitkan KARTU SAKTI merupakan sogokan kepara rakyat kecil agar terkesan pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintahan yang pro rakyat. Namun, seperti halnya BLT dan BLSM, KARTU SAKTI ini tidak serta merta menutupi kebutuhan seluruh rakyat kecil.
Melalui proyek ‘tukar guling’ ini, rakyat diilusi bahwa subsidi pendidikan dan kesehatan lebih penting dibanding subsidi BBM. Padahal, hak rakyat untuk mendapatkan BBM murah adalah sama pentingnya dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.
Jika pemicu kenaikan BBM adalah jebolnya APBN sehingga anggaran harus dipangkas, mestinya pemerintah tidak memangkas anggaran-anggaran sektor publik. Masih banyak pos-pos anggaran yang layak untuk dipangkas. Biaya belanja birokrat dan aparatus negara seperti perjalanan dinas dan fasilitas mewah yang mencapai Rp 37 triliun dalam RABN 2015. Fakta lain, kenaikan BBM juga akan menambah beban 86,253 juta pengguna sepeda motor yang selama ini tidak bisa menikmati adanya transportasi massal sejak kenaikan BBM 10 tahun lalu.
Jika Jokowi-JK serius untuk melakukan pemangkasan biaya perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas, dll, maka negara bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 10 trilliun.
Di tengah-tengah kenaikan harga BBM, kaum buruh juga masih harus berjuang menuntut upah layak. Sebuah pukulan telak bagi kaum buruh di tengah-tengah perjuangan upah 2015, kenaikan upah bahkan tidak berpengaruh sama sekali karena kenaikan BBM pasti akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Nasib kaum buruh makin jauh dari kesejahteraan, begitu juga dengan nasib kaum petani yang akan diperhadapkan pada mahalnya biaya produksi dan pupuk, begitupun dengan nelayan dan kaum miskin kota. Secara langsung hal ini akan mematikan produksi para petani dan nelayan dan kaum miskin kota akan hidup semakin sengsara.
Tentunya, kenaikan upah yang sedang diperjuangkan intinya tidak terletak pada asumsi “kenaikan upah untuk mengatasi kenaikan BBM dan inflasi”. Namun intinya adalah bagaimana buruh bisa mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan kebutuhan buruh sebagai pekerja dan sebagai manusia. Perhitungan KHL sebagai penentu besaran upah tiap tahunnya hanya didasarkan pada perhitungan buruh perorangan/ lajang. Belum lagi dalam komponen KHL seperti misalnya biaya kamar kontrakan perbulan hanya Rp 721.000. Artinya buruh tidak bisa mengontrak bahkan mencicil rumah (apalagi jika telah bekeluarga) dari anggaran yang hanya Rp 721.000 tersebut.
Kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh akan selalu ditekan oleh pemerintah dan pengusaha. Upah yang didapat oleh buruh selama ini sangat jauh dari ‘layak’. Imbas kenaikan BBM pasti memicu inflasi sehingga kenaikan biaya produksi industri kecil dan menengah tidak dapat dihindarkan. Lalu pabrik-pabrik akan melakukan efisiensi/ penyesuaian yang menyebabkan PHK massal; pengangguran. Jadi, sudah terbebani oleh kenaikan harga, kaum buruh juga akan terbebani dari sisi upah dan PHK. Lagi-lagi buruh yang menjadi korban kebijakan pemerintah. Kenaikan upah tahun 2015 menjadi tidak berarti sama sekali selain hanya penyesuaian kenaikan angka dan tidak akan sebanding dengan laju inflasi yang pastinya akan terus meningkat setelah kenaikan harga BBM.
Perlawanan kaum buruh atas tuntutan kenaikan upah juga akan memicu pemberangusan serikat (union busting) di pabrik-pabrik. Buruh-buruh yang tergabung dalam serikat yang selalu bergerak memperjuangkan hak-hak buruh akan dihentikan masa kerjanya secara sepihak dengan tujuan mematikan perlawanan-perlawanan di tingkat pabrik. Kebebasan buruh berorganisasi dikebiri oleh pengusaha yang mengatasnamakan keamanan dan ketertiban yang juga tertuang dalam UU Ormas.
Tuntutan Rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK
Penderitaan rakyat akan terus bertambah dari kekuasaan yang po pasar dan pro pemodal. Pemerintahan Jokowi-JK perlahan-lahan membuka kedoknya sebagai antek neoliberal. Kebijakan-kebijakan yang tidak menceerminkan keberpihakan pada rakyat dengan mengingkari janji-janji kampanye merupakan bukti nyata rakyat hanya dijadikan komoditi pemilu. Pun dengan kenaikan harga BBM dan penekanan kenaikan upah dirasakan langsung oleh rakyat, mengulang warisan rezim pendahulunya. Sementara, segelintir kaum dapat menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyatnya.
Jika nasionalisasi asset-aset vital dibawah kontrol rakyat dilakukan oleh Jokowi-JK, kenaikan BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh yang sangat minim tidak perlu terjadi. Di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, Jokowi-JK terus aktif melakukan LIBERALISASI PASAR dengan berbagai kebijakan yang mengorbankan kepentingan orang banyak. Di tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean akan diberlakukan sehingga Indonesia bisa jadi tidak memiliki lagi hak pengelolaan nasional asset-aset vital negara.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tiada lain selain membangun kekuatan alternatif di tangan rakyat itu sendiri. Sudah tidak menitipkan nasib dan saatnya sadar dari ilusi partai-partai borjuasi yang tidak sedikitpun mewakili kepentingan rakyat. Perubahan tidak akan bisa terwujud di tangan mereka, tapi di tangan rakyat itu sendiri. Berhimpun dan menjadi bagian dari organisasi rakyat, bersatu padu dalam kekuatan politik rakyat untuk terus berjuang, karena KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT.
Oleh karena itu, maka kami menuntut :
- Tolak Kenaikan Harga BBM, subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat!
- Lawan Politik Upah Murah, Tolak Sistem Kontrak dan Outsourcing, Lawan Pemberangusan Serikat!
- Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara di Bawah Kontrol Rakyat, Pengelolaan sektor Migas dari Hulu ke Hilir untuk Kepentingan Rakyat !
- Bangun Persatuan Buruh & Rakyat !
- Bangun Partai Alternatif, Lawan Neoliberalisme!
Siapkan Perlawanan Rakyat Secara Bersama dan Serentak Pada Rabu, 26 November 2014 - Menuju MOGOK UMUM NASIONAL
Jakarta, 24 November 2014
SGBN SGMK KPO PRP
Sultoni DANIEL ' PAY " HALIM MIKA DARMAWAN
Koordinator Nasional Koordinator Nasional Sekretaris Jenderal
 |
| FPBI |
PERNYATAAN SIKAP
FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA
Tepat
pada tanggal 17 November 2014 pemerintahan jokowi-Jk mengumumkan
kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, dari Rp 6500 menjadi Rp 8500.
kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 18 November 2014 dimulai dari
jam 00.00 wib.
Kenaikan
tersebut berarti pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk publik
dengan berbagai alibi-alibi mereka. Alibi pengurangan subsidi
sesungguhnya tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya diantaranya;
mulai dari alasan APBN berdarah-darah karena pembengkakan subsidi
sehingga membuat APBN deficit, alibi subsidi harus dialihkan kesektor
produktif seperti pembangunan jalan dll. sampai pada alibi bahwa subsidi
lebih baik untuk membangun jalan daripada dihabiskan dijalan, subsidi
hanya dinikmati oleh orang kaya alias tidak tepat sasaran.
Pertanyaannya
kemudian adalah jika APBN jebol kenapa harus pengurangan subsidi yang
menjadi jalan keluar, apakah tidak ada jalan keluar lain?.
Bahwa alasan APBN jebol karena subsidi BBM tidak
lah benar, pertama; APBN memang selalu di design defisit sehingga
memungkinkan Negara untuk terus menutupi kekurangan anggaran dari hutang
dan membenarkan dirinya (pemerintah) untuk mengurangi bahkan beberapa
subsidi untuk public di hapuskan. Kedua; APBN sesungguhnya diperuntukkan
sebesar-besarnya bagi program seperti infrastruktur yang memang sudah
menjadi agenda besar pemerintah dengan pengusaha dalam program MP3EI.
Pengurangan diperuntukkan untuk pembayaran cicilan hutang. Pengurangan
subsidi tidak dialihkan kesektor produktif seperti membangun
industrialisasi nasional termasuk pengolahan hasil eksplorasi migas dll,
Pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur
seperti pembangunan jalan, bandara ,jalur kereta api dan pelabuhan
sesungguhnya adalah dalam rangka memuluskan investasi asing di indonesia
sesuai program MP3EI. Maka jebolnya APBN bukan disebabkan oleh anggaran
subsidi yang tidak seberapa besarnya tapi disebabkan oleh ketidakmauan
Negara untuk mendesign anggaran yang pro rakyat Karenanya design APBN sesungguhnya tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Katanya
subsidi di nikmati oleh orang kaya. pernyataan ini tidak lah lebih
hanya sebuah lelucon yang mengilusi kesadaran rakyat. Harus diketahui
bahwa energy seperti BBM merupakan kebutuhan dasar rakyat untuk kemajuan
peradaban rakyat. Sekitar 80 juta rakyat menggunakan sepeda motor
sebagai alat transportasi dan mencari nafkah, menggunakan mobil untuk
alat angkutan transportasi dan distribusi barang. Juga banyak nelayan kecil yang memanfaatkan BBM dalam proses produksinya.
Pengurangan
subsidi sebagai jalan keluar untuk menghemat anggaran adalah sebuah
pandangan sesat, bahwa anggaran dalam APBN terdiri dari beberapa post,
dan subsidi salah satu post yang anggarannya masih kecil dibanding
dengan total belanja untuk kementerian, non kementerian, belanja untuk
pembelian barang dan modal.
Bahwa
pengurangan subsidi hingga pencabutan subsidi untuk sektor publik
sesungguhnya adalah paket kebijakan passar bebas alias liberalisasi yang
dititipkan jauh-jauh hari sebelum jokowi-jk memimpin. Artinya
pemerintahan Jokowi-Jk hanya melanjutkan paket program liberalisasi yang
sudah ada sebelumnya.
Kepentingan
para pemodal termasuk pengusaha Jokowi dan Jusuf kalla, pertama;
Menghilangkan monopoli negara atas penguasaan pasar migas dalam negeri
mulai dari hulu hingga hilir. Kedua; menguasai asset-asset strategis
yang di miliki oleh negara untuk menjadi milik segelintir
individu-individu, seperti halnya sekarang pemodal internasional dan
dalam negeri menguasai sumber-sumber migas dan non migas.
Benarkah tidak ada jalan lain selain menaikan harga BBM ?
Selalu
ada jalan keluar dari setiap masalah yang ada, tergantung dari kemauan
pemerintah atau political will untuk mencari jalan keluar lain yang
tidak berefek pada semakin melorotnya kualitas kesejahteraan rakyat
sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Bahwa subsidi sektor publik (
BBM,air,listrik,pendidikan dan kesehatan ) adalah sebagai bentuk
tanggungjawab negara terhadap rakyatnya maka seharusnya subsidi untuk
rayat tetap harus dipertahankan oleh negara. Berikut jalan keluar selain
menaikan harga BBM :
Membangun industri nasional pengolahan migas dari hulu sampai hilir dan nasionalisasi asset – asset strategis,
Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam minyak bumi dan gas
menjadi sangat ironis bila BBMnya harus import karena tidak memiliki
industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar jadi, walhasil
semua sumber – sumber kekayaan alam migas banyak dikuasai oleh investor
asing sehingga menjadi sangat wajar jika harga BBM mahal. Maka solusinya
adalah membangun industri pengolahan migas sendiri untuk kemandirian
ekonomi bangsa.
Memaksimalkan fungsi BUMN sebagai penyangga ekonomi negara.
Indonesia memiliki kurang lebih 114 BUMN. Dengan keuntungan / deviden
yang harus disetor ke kas negara maka seharusnya bisa digunakan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya adalah diluar
banyak saham BUMN yang sudah diprivatisasi / dimiliki oleh swasta juga
ada beberapa BUMN yang nakal tidak menyetorkan deviden ke kas negara
sehingga pendapatan negara berkurang. Maka pemerintah harus tegas
mengembalikan fungsi BUMN sehingga tidak perlu lagi mengurangi subsidi
BBM
Menaikan pajak barang mewah,
jika alasan pemerintah subsidi BBM tidak tepat sasaran akibat dinikmati
oleh pengguna mobil pribadi maka seharusnya pemerintah membatasi
penggunaan mobil pribadi dengan menaikan pajak sehingga menambah kas
negara. Bukan sebaliknya, pemerintah Jokowi –Jk justru akan menjalankan
kembali program mobil murah yang akan semakin meningkatkan konsumsi BBM
dan menambah kemacetan jalan.
Bangun persatuan perjuangan klas buruh bersama massa rakyat.
Setelah
buruh berjuang menuntut kenaikan upah dan mendapatkan hasil yang tidak
sesuai dengan kebutuhan hidup layak nasional tetapi hanya mendapatkan
upah untuk sekedar menjawab kebutuhan minimum supaya besok bisa
berproduksi kembali keesokan harinya. Sementara massa rakyat dihadapkan
dengan perampasan tanah, penggusuran, biaya kesehatan dan pendidikan
yang terus meningkat.
Tentu bukan persoalan kemampuan buruh membeli BBM seharga Rp 8500, akan tetapi dampak yang muncul akibat kenaikan tersebut. Pertama; Harga barang dan jasa semakin mahal.
Kebutuhan akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan.
Tekanan harga pada komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau
jasa lainnya.
Setelah
kenaikan BBM akhir tahun ini diperkirakan naik menjadi 7.3% dari yang
semula 5.3%. Pada oktober tahun kalender 2014 menurut BPS untuk 7
kelompok pengeluaran total laju inflasi sebesar 25% karena terjadinya
peningkatan inflasi dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat. Kedua; Kemiskinan bertambah. Jelas
bahwa dengan kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada
melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk
memberikan kompensasi pada masyarakat kecil berupa tiga kartu sakti namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan mengingat subsidi pemerintah untuk kesehatan, pendidikan juga sangat kecil
Kompensasi yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan justru hanya sekedar pencitraan dan obat bius bagi massa rakyat untuk meredam gerakan rakyat.
Ketiga; Pengangguran bertambah. Dengan
alasan kenaikan harga BBM. Hal ini menimbulkan pengusaha mengurangi
beban usaha salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
tentunya akan menimbulkan angka pengangguran meningkat karena alasan
cost produksi semakin meningkat. Kembali buruh menjadi tumbal.
Maka
jelaslah kenaikan upah tahun 2015 tidaklah akan berarti apa-apa kecuali
hanya sekedar penambahan-penambahan nominal dan penyusaian-penyusaian
saja bahkan akan lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi yang
pastinya akan terus meningkat pasca pengumuman kenaikan harga BBM.
Berdasarkan
situasi itu, kami dari FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI)
melakukan aksi secara nasional dan bersama-sama menyatakan sikap tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM.
Dan
kami menyerukan kepada seluruh massa rakyat untuk terus membangun
persatuan perjuangan klas buruh dan massa rakyat Indonesia untuk
membangun alat politik alternatif.
Jakarta, 18 November 2014
Ttd
SANTOSO WIDODO
KETUA UMUM FPBI
 |
| Pusat Perlawanan rakyat Indonesia |
SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI, Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, HMI STEI Rawamangun, KPRI, Rekan Indonesia, PRP, PPI, PPR, Politik Rakyat, KPO-PRP
Siapkan Perlawanan Serentak Nasional 26 November!
Batalkan Kenaikan Harga BBM! Hapus Politik Upah Murah!
Hentikan Liberalisasi Ekonomi!
***
Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK resmi menaikkan harga BBM (bersubsidi). Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Alasan pemerintah, konsumsi BBM merupakan sektor konsumtif, sehingga ketika anggaran terjepit, uang subsidinya lebih baik dialihkan ke sektor produktif.
Alasan ini adalah omong-kosong belaka. BBM bukanlah sektor konsumtif seperti “barang mewah.” Jenis kendaraan yang paling banyak menggunakan BBM adalah sepeda motor, bukan mobil pribadi. Menurut data BPS, pada tahun 2012, ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya berjumlah sekitar 10,4 juta. Kebanyakan pengguna sepeda motor adalah rakyat pekerja, bukan ‘kelas atas’. Dan sepeda motor kebanyakan digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah (produktif), bukan untuk hura-hura atau kegiatan konsumtif lainnya. Mereka inilah yang pertama kali terkena dampak kenaikan harga BBM. Ongkos transportasi mereka, baik yang menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor, pasti akan naik. Padahal, pendapatan mereka tidak naik seberapa dalam upah minimum yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah.
Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah di tengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Sistem pengupahan yang ada sekarang, misalnya, masih sangat buruk. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh Permenaker No. 13 Tahun 2012 masih jauh dari layak. Selain itu, masih ada pula sistem penangguhan upah yang sering disalahgunakan pemodal yang tidak mau menjalankan kewajibannya membayar upah sesuai UMP/UMK.
Pemerintahan Jokowi-JK pun berusaha mengkompensasikan kenaikan harga BBM dengan mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Namun, hak rakyat atas BBM murah tidak bisa ditukar-tukar dengan kebutuhan lain yang sama pentingnya. Baik hak atas BBM murah, kesehatan dan pendidikan gratis serta berkualitas, semuanya harus dipenuhi. Lagipula, kartu-kartu Jokowi bukan solusi atas problem rakyat pekerja. Kartu Indonesia Sehat (KIS), misalnya, hanyalah “merek baru” dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS yang sudah ada sejak jaman SBY dan sejatinya merupakan bisnis asuransi berkedok pelayanan kesehatan.
Jika anggaran negara dikatakan tidak mencukupi untuk membiayai program ini-itu (yang belum tentu berguna juga untuk rakyat), pemerintah tidak seharusnya juga memilih untuk menghemat anggaran subsidi. Selain menghemat, pemerintah masih punya jalan untuk menambah pendapatan negara melalui banyak cara, salah satunya adalah meningkatkan pajak bagi ‘kelas atas’ atau menasionalisasi aset-aset vital nasional. Jika pun menghemat, pemerintah juga masih punya pilihan untuk menghemat biaya-biaya perjalanan dinas dan kementerian atau bahkan menolak membayar hutang luar negeri yang tiap tahunnya membengkak.
Dari uraian diatas, pemerintahan Jokowi-JK bukan lah pemerintahan yang pro terhadap rakyat, melainkan pemerintahan yang ‘bekerja-kerja-kerja’ untuk menindas rakyat sama seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dari kebijakan yang dijalankan sekarang ini, terlihat jelas bahwa Jokowi-JK masih bersetia pada jalur ekonomi neo-liberal yang sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, kami dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menyatakan sikap:
- Batalkan kenaikan harga BBM!
- Upah layak untuk buruh!
- Hentikan represifitas aparat!
- Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital dan strategis bagi penambahan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat!
- Berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan Negara!
Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.
Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal.
Kemudian deadlocknya perundingan dewan penguahan, serta Bupati yang tidak mengambil peran politik yang berpihak kepada kaum buruh, sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK tentang upah- yang ternyata jauh dari harapan kaum buruh, yakni hanya naik 16,04%. SK Gubernur menyatakan UMK Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445). Kenyataannya politik upah murah terus berlangsung di negeri ini. Buruh dipaksa miskin, dan terus dipaksa bekerja yang membuat para pemodal/ pengusaha bertambah kaya. Pemerintahan Kab. Bekasi serta pemerintahan Provinsi Jabar merupakan kaki tangan dari para pemodal dan sebagai instrumen yang melegalkan politik upah murah.
Disamping politik upah murah, Buruh dihadapkan pada persoalan kebijakan liberal rejim Jokowi-JK. Rejim Jokowi-JK dengan mengamini pasar bebas dan membebaskan penanaman modal (investasi) sejatinya telah memperkuat penghisapan manusia atas manusia serta memperkuat kedudukan kapitalisme di bumi nusantara. Penanaman modal merupakan bentuk imperialisme yakni “Raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut Sepuluh” yang memiskinkan rakyat Indonesia. Rejim Jokowi mendatangkan para pemodal dengan jalan menghapus subsidi BBM. Ini jelas skema liberalisasi ekonomi yakni mengubah barang sosial menjadi barang privat. Mencabut subsidi berati menghilangkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Kenaikan harga BBM jelas berampak kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, sehingga semakin memberatkan kehidupan kaum buruh. Upah muran dan kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat. Terang sudah watak asli dari Jokowi yang mengaku dirinya populis. Setiap kebiakan liberalisme rejim Jokowi-JK selalu berbanding lurus dengan tindakan kekerasan dari aparat baik polisi maupun tentara.
Dilihat dari dinamika gerakan, masih saja ada yang mengharap kebaikan dari segelintir elit untuk memperjuangkan kenaikan upah. Ketergantungan ini membuat gerakan menjadi lemah dan terombang-ambing. Sehingga perjuangan dan nasib kaum buruh ada ditangan buruh itu sendiri. Persatuan kaum buruh lah modal utama dalam perjuangan. Persatuan yang terencana dengan senjata mobilisasi massa aksi akan membuat kegerakan buruh semakin kuat.
Tolak Politik Upah Murah!!!
Tolak UMK Kab. Bekasi 2.840.000!!!
Tolak Kenaikan Harga BBM.
# 30% kenaikan UMK Kab. Bekasi harus tetap diperjuangkan!!!
Perjuangan Buruh ditingkatkan menjadi perjuangan rakyat Indonesia dalam menolak Kenaikan Harga BBM!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Hidup Persatuan Perjuangan!!!
Sabtu, 22 November 2014
Sekretaris Kota PPI Bekasi
Abdul Rasyid
 |
| FPBI |
SEKBERBURUH, BEKASI - Tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, kaum buruh juga
diperlalukan tidak manusiawi. Sore ini, tanggal 21 November 2014, Aparat
keamanan yang bekerja bersama ormas-ormas di kabupaten bekasi melakukan
tindakan kekerasan yang brutal. Demonstrasi kaum buruh yang secara
hukum dilindungi oleh Undang-undang dibubarkan secara paksa. Kaum buruh
juga mendapat perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan
yang terencana. Sangat terlihat rapi dan terkoordinir dari
gerakan-gerakan ormas tersebut. Kami menduga kondisi ini telah
direncanakan sebelumnya.
Sejak satu bulan ini, ribuan buruh di seluruh kabupaten
Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi
untuk menuntut kenaikaan upah. Para buruh berkonsentrasi di gedung
tempat Dewan Pengupahan yang mengadakan rapat untuk menentukan besaran
Upah Minimum. Parah buruh hadir diluar gedung untuk memberikan dorongan
moral kepada wakil-wakkilnya yang sedang memperjuangkan kenaikan upah
bagi penghidupan mereka. Namun, wakil dari Apindo tidak mau menerima
usulan dr serikat pekerja, jika kita lihat tuntutan buruh di kabupaten
bekasi sangatlah wajar UMK di kisaran Rp. 3.000.000. Ini sangat
realistis, melihat bahwa Bekasi memiliki kawasan terbesar di Indonesia.
Bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, misal beberapa daerah di jawa
timur yg angkanya mencapai Rp. 2.700.000. Sementara itu wakil dari
Pemerintah Kab. Bekasi juga tidak mau menggubris masukan dari buruh,
surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris.
Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di
angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil
kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan
perhitungan inflasi tahun depan. Apalagi kebijkan pemerintah yang
menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di
akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi
ketidakpastian dalam bekerja akibat intimidasi dari pihak manajemen,
seperti skorsing dan ancaman PHK.
Tidak ada jalan lain bagi kami untuk dapat mendongkrak
kenikan upah ke angka yang lebih tinggi selain dengan cara
berdemonstrasi di jalanan, di kawasan industri dan di pusat-pusat
pemerintahan. Membubarkan aksi demonstrasi ini berarti mematikan
perjuangan kami untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Kami adalah
bagian dari rakyat Indonesia, dan tumpah darah Indonesia yang harus
dilindungi kesejahteraanya dan hak-haknya secara konstitusional. Namun,
Polisi dan bahkan Pemerintah tidak melakukannya, lebih daripada itu
malah menjadi bagian dari sistem yang menindas kami. Sungguh terlihat
jelas bahwa ormas-ormas tersebut melindungi kepentingan pemilik modal di
kawasan industri untuk memberangus gerakan buruh yang sedang berjuang.
Dan kondisi ini bukan hal yang baru, tahun lalu, 2013 kejadian seperti
ini juga pernah terjadi, korban banyak berjatuhan dari kaum buruh, namun
hukum tidak pernah ditegakkan, pelakunya tidak pernah diadili. Hari ini
kejadian itu terulang kembali, kaum buruh menghadapi serangan yang
brutal.
Dengan ini kami kaum buruh di Kabupaten Bekasi menyatakan:
- Mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dan elemen-elemen ormas di Kab. Bekasi.
- Hukum tegas dan adili para pelaku kekerasan.
- Naikkan Upah Minimum sesuai tuntutan kaum buruh.
Federasi Perjuangan Buruh indonesia
Ketua Umum
Santoso Widodo
 |
| dok.istimewa |
Sekber Buruh, Jakarta - Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September mendatang tetaplah menjadi hari dimana kaum tani masih dimiskinkan. Selama ratusan tahun, kaum tani telah menjadi korban dari perampasan tanah yang dilakukan para pemilik modal besar. Ini terkait erat dengan keberadaan sistem kapitalisme di Indonesia, yang sejak jaman pemerintah Hindia-Belanda telah mengubah tanah menjadi komoditas yang diperuntukkan bagi tanaman komoditas milik mereka.
Pada perkembangannya, perampasan tanah terjadi semakin massif dan bervariasi, termasuk yang mengatasnamakan ‘pembangunan’. Namun kita tahu, slogan pembangunan yang dimulai sejak orde baru adalah juga masa dimana aspek kemerdekaan nasional, khususnya melalui UU Pokok Agraria 1960, yang sekaligus menjadi landasan Hari Tani Nasional, dicampakkan dan ditenggelamkan. Sejak saat itu pula kekerasan terhadap kaum tani yang ingin mempertahankan tanah meningkat pesat akibat kebijakan-kebijakan militeristik orde baru.
Sekarang ini, kaum tani masih berjuang mempertahankan tanah dari ‘perampasan’ oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan berikut kebutuhan infrastrukturnya yang difasilitasi oleh negara. Ini dimuluskan oleh UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang justru mempraktekkan perampasan tanah secara besar-besaran atas nama pembangunan. Ditambah lagi, perluasan modal pasca krisis kapitalisme yang dilakukan melalui kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya melihat tanah dari aspek akumulasi keuntungan para pemilik modal semata. Alhasil, ini bukan hanya berakibat pada mengecilnya akses tanah dari kaum tani, tetapi juga pencerabutan hak hidup komunitas masyarakat adat maupun penghancuran terhadap alam/bumi.
Disaat yang sama, dominasi para pemodal besar dalam pertanian telah mendorong mahalnya input dan infrastruktur produksi pertanian serta murahnya hasil pertanian yang berasal dari kaum tani bertanah kecil. Hal ini menyebabkan kemiskinkan kaum tani yang senantiasa dapat melempar kaum tani dari tanah-tanahnya untuk kemudian bergantung pada pemilik modal, baik pada tanah-tanah luas milik pemodal di pedesaan, maupun pada pabrik-pabrik di perkotaan. Hal tersebut tentu ikut mempengaruhi tekanan terhadap upah kaum buruh yang tiap tahunnya dibanjiri tenaga kerja baru hasil dari pengangguran di sektor pertanian. Dalam arti ini, tanah kaum tani sangat terkait dengan upah kaum buruh. Tetapi kaum tani belum menyerah dan masih terus bergerak mempertahankan tanah dan kesejahteraannya.
Dari data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2013, terdapat 369 kasus konflik agraria dimana kaum tani mempertahankan tanah yang dirampas oleh pemilik modal. Sedangkan sepanjang SBY berkuasa (2004-2013), jumlah konflik sebanyak 987 kasus dengan luas wilayah konflik 3.680.974,58 ha, dimana perkebunan merupakan sektor tertinggi potensi konflik setelah infrastruktur, pertambangan, kehutanan dan kelautan. Kaum tani yang menjadi korban dari konflik di tahun 2013 tersebut tidak tanggung-tanggung: 21 orang tewas, 30 orang tertembak, 130 orang dianiaya, dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan. Sebut saja Eva Bande, Tukijo, Muhammad Ridwan atau kawan-kawan lainya yang ditahan karena aktif memperjuangkan hak-hak kaum tani dan keadilan agraria. Dukungan solidaritas harus menjadi hal yang mendesak bukan hanya di kalangan gerakan tani, tetapi juga dari perjuangan rakyat lainnya (buruh, mahasiswa, pelajar, kaum miskin kota, perempuan) bagi pembebasan para pejuang agraria.
Namun dari situasi ini, layaknya kaum buruh di perkotaan, perjuangan kaum tani juga belum tersatukan menjadi perjuangan bersama yang menguat dan meninggi. Satu kasus dengan kasus lainnya belum termajukan menjadi suatu program perjuangan politik bersama yang mendesak. Ini salah satunya akibat masih mudahnya kaum tani maupun organisasi-organisasi kaum tani diboncengi oleh partai-partai pemilik modal dan elit-elitnya yang memoderasi perjuangan kaum tani sehingga terpecah dan terpisah satu sama lain, walaupun memiliki kepentingan yang sama, khususnya atas tanah dan teknologi.
Pada akhirnya, musuh kaum tani pada dasarnya adalah juga kapitalisme yang menjadi musuh kaum buruh. Walaupun kapitalisme dan ilusinya sering menggiring kaum tani pada persaingan diantara kaum tani untuk sejahtera secara sendiri-sendiri, namun perjuangan yang gigih dari kaum tani telah membuktikan pula bahwa kesejahteraan secara bersama lebih mungkin diwujudkan. Disini kaum tani harus semakin terang melihat, bahwa tidak ada jalan perubahan mendasar selain berjuang bersama dengan kaum buruh. Persatuan antara buruh dan tani bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi keharusan disaat tidak ada lagi yang dapat dipercaya selain persatuan buruh-tani itu sendiri sebagai bagian terbesar populasi rakyat Indonesia dalam menghadapi setiap segi penindasan.
Maka dari itu, dalam peringatan Hari Tani Nasional 2014 ini, kami dari Sekber Buruh yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi serikat buruh dan mahasiswa mendukung perjuangan kaum tani sampai pada pemenuhan keadilan agraria, kesejahteraan kaum tani, dan kemakmuran seluruh rakyat. Dan untuk menuju kesana, kami menyerukan satu-satunya jalan: Bangun persatuan politik kaum buruh dan tani!
Kordinator Presidium
(Sultoni)
HP: 089650544939
 |
PERNYATAAN SIKAP
FRONT TRANSPORTASI JAKARTA
Bersama SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK
ALTERNATIF
HAPUS PUNGUTAN Rp. 20.000 UNTUK TAKSI KOSONG
ANCOL MILIK PUBLIK BUKAN MILIK PRIBADI
Kemiskinan terus merajalela yang kian hari di rasakan oleh rakyat. Kemiskinan tidak bisa kita lepas pisahkan dari campur tangan sistem kapitaliasme. Sistem yang menghendaki penindasan,penghisapan yang menyebabkan kemiskinan dimana-mana. Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang saat ini juga menerapkan sistem kapitalisme. Jakarta yang merupakan ibu kota negara juga tidak bisa dilepas pisahkan dari sistem yang sementara di anut dan di terapkan di negara. Hal ini bisa kita lihat masih banyak rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Makin hari biaya hidup semakin meningkat dan ini yang menjadi landasan buat rakyat untuk terus bekerja memenuhi kebutuhan. Sementara pemerintah masih melakukan keberpihakan kepada modal asing.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemegang kekusaan penuh terhadap taman impian jaya ancol yang status ancol adalah BUMD sehingga tempat tersebut tidak bisa komersilkan. Karena setiap warna negara berhak mengakses tempat publik. Keresahan yang sama juga di alami bukan hanya masyarakat yang mengnjungi taman impian jaya ancol tetapi para sopir taksi juga merasakan dimana tempat tersebut perahan-lahan ingin di komersilakan oleh pihak pengelolalah ancol. Dan ini bisa dibuktikan dengan adannya pengutan liar sebesar 20.000 untuk taksi kosong yang hendak masuk untuk beroperasi pada wilayah ancol, semnatara taksi merek Blubier dan Eksekutif tidak di kenakan biaya 20.000 tetapi masuk dengan gratis, hal ini menunjukan bahwa pengelolah taman Impian Jaya ancol melalukan diskriminasi terhadap taksi yang beroperasi pada daerah ancol. Bukan saja sopir taksi yang mengalami pungutan tetapi para pedangan yang beroperasi di dalam areal ancol juga dikenakan pajak yang tiap bulan mencapai jutaan. Sementara pemerintah DKI jakarta tidak perna mengeluarkan satu peraturan yang mengatur tentang pajak PKL dan Taksi perorangan yang beroperasi dalam areal Taman Impian Jaya Ancol.
Atas dasar itu lah, maka, sangat penting kembali untuk mengkampanyekan permasalahan-permasalah yang terjadi di Taman Impian Jaya Ancol. Agar rakyat kembali sadar bahwa tempat/ruang publik merupakan hak setiap warna negara untuk menikmatinya. maka kami dari Font Transpotrasi Jakarta menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. Hapus tiket masuk Rp. 20.000 untuk taksi kosong yang beroperasi di dalam areal Ancol
2. Lawan dan hancurkan monopoli jasa transportasi
3. Ancol milik rakyat bukan milik pemodal
4. Hapuskan kebijakan public yang merugikan sopir taksi dan rakyat.
5. Hapuskan tindakan diskriminasi kepada pengemudi taksi.
6. Tangkap dan adili para pelaku pengerusakan mobil taksi di ancol.
Supir Taksi Tak Bisa Dikalahkan, Rakyat Bersatu Pasti Menang!
Rudi Sultoni
Kontak Person: Gabeng (0813434480)
Rudi (087782235410)
Sultoni (089650544939)
Subscribe to:
Posts (Atom)
