Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%. Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt. Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga. Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.
Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap. Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal.
Kemudian deadlocknya perundingan dewan penguahan, serta Bupati yang tidak mengambil peran politik yang berpihak kepada kaum buruh, sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK tentang upah- yang ternyata jauh dari harapan kaum buruh, yakni hanya naik 16,04%. SK Gubernur menyatakan UMK Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445). Kenyataannya politik upah murah terus berlangsung di negeri ini. Buruh dipaksa miskin, dan terus dipaksa bekerja yang membuat para pemodal/ pengusaha bertambah kaya. Pemerintahan Kab. Bekasi serta pemerintahan Provinsi Jabar merupakan kaki tangan dari para pemodal dan sebagai instrumen yang melegalkan politik upah murah.
Disamping politik upah murah, Buruh dihadapkan pada persoalan kebijakan liberal rejim Jokowi-JK. Rejim Jokowi-JK dengan mengamini pasar bebas dan membebaskan penanaman modal (investasi) sejatinya telah memperkuat penghisapan manusia atas manusia serta memperkuat kedudukan kapitalisme di bumi nusantara. Penanaman modal merupakan bentuk imperialisme yakni “Raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut Sepuluh” yang memiskinkan rakyat Indonesia. Rejim Jokowi mendatangkan para pemodal dengan jalan menghapus subsidi BBM. Ini jelas skema liberalisasi ekonomi yakni mengubah barang sosial menjadi barang privat. Mencabut subsidi berati menghilangkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Kenaikan harga BBM jelas berampak kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, sehingga semakin memberatkan kehidupan kaum buruh. Upah muran dan kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat. Terang sudah watak asli dari Jokowi yang mengaku dirinya populis. Setiap kebiakan liberalisme rejim Jokowi-JK selalu berbanding lurus dengan tindakan kekerasan dari aparat baik polisi maupun tentara.
Dilihat dari dinamika gerakan, masih saja ada yang mengharap kebaikan dari segelintir elit untuk memperjuangkan kenaikan upah. Ketergantungan ini membuat gerakan menjadi lemah dan terombang-ambing. Sehingga perjuangan dan nasib kaum buruh ada ditangan buruh itu sendiri. Persatuan kaum buruh lah modal utama dalam perjuangan. Persatuan yang terencana dengan senjata mobilisasi massa aksi akan membuat kegerakan buruh semakin kuat.
Tolak Politik Upah Murah!!!
Tolak UMK Kab. Bekasi 2.840.000!!!
Tolak Kenaikan Harga BBM.
# 30% kenaikan UMK Kab. Bekasi harus tetap diperjuangkan!!!
Perjuangan Buruh ditingkatkan menjadi perjuangan rakyat Indonesia dalam menolak Kenaikan Harga BBM!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Hidup Persatuan Perjuangan!!!
Sabtu, 22 November 2014
Sekretaris Kota PPI Bekasi
Abdul Rasyid
No comments