 |
SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK ALTERNATIF
Jokowi-Jk dan Prabowo-Hata; Capres - Cawapres Pro Pasar Bebas, Pencuri Subsidi Rakyat, Anti Demokrasi!
Tindakan politik kolaborasi (lebih tepat; “dimanfaatkan elit”) yang di lakukan gerakan dalam mendukung capres dan cawares, tidak lain adalah tindakan yang salah kaprah. Sebuah tindakan politik yang akan berbuah penyesalan-penyesalan!
Dibalik pen-capres-an Jokowi-JK terdapat barisan dari Seknas Tani, Seknas Buruh, Seknas Perempuan, dan alumni-alumni perguruan tinggi negeri. Sedangkan dibalik pen-capres-an Prabowo-Hatta terdapat KSPI dengan Rumah Indonesia-nya, Gema Indonesia dan barisan Guru besar dan cendikiawan.
Dukung-mendukung dilakukan dengan alasan bahwa Capres - Cawapres tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Omong kosong, Capres – Cawares, baik itu Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, mereka tidak akan pernah mengutamakan kepentingan rakyat. Inilah tipu-tipu ala borjuasi.
Kita lihat, bahwa program yang diusung oleh kedua Capres - Cawapres tetap akan mengedepankan realisasi MP3EI yakni menggusur tanah rakyat untuk pembangunan infrastuktur, membangun republik diatas pondasi politik investasi dan pasar bebas yang akan menghancurkan ekonomi rakyat. Liberalisasi investasi di bawah AEC (ASEAN Economic Community) 2015 telah mengharuskan Pemerintah Indonesia terpilih untuk memberi jaminan terhadap fasilitas dan perlindungan investasi, termasuk dalam hal pengupahan buruh. Dengan skema pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015 tersebut, upah murah akan menjadi daya tarik bagi investor. Maka siapapun terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kedepan, mereka akan menerapkan politik upah murah.
Presiden dan wakil presiden kedepan bersama jajarannya, memiliki tugas untuk mencabut subsidi yang menjadi hak rakyat, seperti mencabut subsidi BBM dan Listrik. Alasan pencabutan subsidi tersebut karena subsidi menjadi beban bagi APBN. Inti persoalannya adalah kebrobokan pemerintah salah kebijakan dalam mengelola pendapatan Negara! Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA), dibawah bumi Indonesia terdapat Gas, Batu Bara, Nikel, Emas, Perak, Tembaga, Minyak dan lain sebagainya yang seharusnya dikuasai oleh Negara untuk subsidi kesejahteraan rakyat! Bukan menasionalisasi asset strategis, Capres-Cawapres justru ingin memprivatisasi (swastanisasi) asset strategis tersebut!
Dalam menjalankan program liberalisasi tersebut, pemerintahan terpilih Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta akan berpotensi melakukan kekerasan terhadap rakyat. Militerisme sebagai ideologi kekerasan melekat pada kedua pasangan capres-cawapres tersebut. Jelas pemerintah kedepan akan memasifkan penggusuran, perampasan tanah milik rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bagi kepentingan pasar bebas. Pemerintah kedepan akan melakukan penjagaan di zona kawasan industri lebih ketat dan represif untuk memastikan investasi dan pasar bebas AEC 2015. Bagi pemerintahan kedepan, mereka sudah mendapat payung hukum berupa undang-undang anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial. Pemerintahan kedepan juga akan mengesahkan RUU KAMNAS yang tertunda serta RUU komponen Cadangan (wajib Militer). Maka dapat dipastikan siapapun yang memerintah republik kedapan, mereka akan menjalankan praktek militerisme ala borjuasi.
Maka kami dari Komite Politik Alternatif yang terdiri dari elemen gerakan buruh, mahasiswa, pemuda dan rakyat miskin serta gerakan rakyat lainnya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan mau diadu-domba dan ditipu (dimanfaatkan) oleh kepentingan elit borjuasi.
Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersikap tegas menolak elit politik borjuasi, menolak kedua Capres dan Cawapres! Merekalah biang dari keterpurukan dan ketertindasan rakyat Indonesia. Merekalah sejatinya agen dari neolib!
Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak rakyat Indonesia agar bergabung untuk membangun kekuatan rakyat, membangun kekuatan politik alternatif yang berbeda dengan politik elit; yang korup, pro-pasar bebas, menindas dan memiskinkan rakyat.
SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK ALTERNATIF: FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), SBM (Serikat Buruh Merdeka), SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), FRONT-JAK (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia), SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda).
Ayo Bangun Kekuatan Politik Alternatif:
Helmi : 08131841215
Ata :085813310479
Sultoni : 089650544939
Martin : 087887067198
Ramses : 081364578636
Jokowi-Jk dan Prabowo-Hata; Capres - Cawapres Pro Pasar Bebas, Pencuri Subsidi Rakyat, Anti Demokrasi!
Tindakan politik kolaborasi (lebih tepat; “dimanfaatkan elit”) yang di lakukan gerakan dalam mendukung capres dan cawares, tidak lain adalah tindakan yang salah kaprah. Sebuah tindakan politik yang akan berbuah penyesalan-penyesalan!
Dibalik pen-capres-an Jokowi-JK terdapat barisan dari Seknas Tani, Seknas Buruh, Seknas Perempuan, dan alumni-alumni perguruan tinggi negeri. Sedangkan dibalik pen-capres-an Prabowo-Hatta terdapat KSPI dengan Rumah Indonesia-nya, Gema Indonesia dan barisan Guru besar dan cendikiawan.
Dukung-mendukung dilakukan dengan alasan bahwa Capres - Cawapres tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Omong kosong, Capres – Cawares, baik itu Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, mereka tidak akan pernah mengutamakan kepentingan rakyat. Inilah tipu-tipu ala borjuasi.
Kita lihat, bahwa program yang diusung oleh kedua Capres - Cawapres tetap akan mengedepankan realisasi MP3EI yakni menggusur tanah rakyat untuk pembangunan infrastuktur, membangun republik diatas pondasi politik investasi dan pasar bebas yang akan menghancurkan ekonomi rakyat. Liberalisasi investasi di bawah AEC (ASEAN Economic Community) 2015 telah mengharuskan Pemerintah Indonesia terpilih untuk memberi jaminan terhadap fasilitas dan perlindungan investasi, termasuk dalam hal pengupahan buruh. Dengan skema pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015 tersebut, upah murah akan menjadi daya tarik bagi investor. Maka siapapun terpilih menjadi presiden dan wakil presiden kedepan, mereka akan menerapkan politik upah murah.
Presiden dan wakil presiden kedepan bersama jajarannya, memiliki tugas untuk mencabut subsidi yang menjadi hak rakyat, seperti mencabut subsidi BBM dan Listrik. Alasan pencabutan subsidi tersebut karena subsidi menjadi beban bagi APBN. Inti persoalannya adalah kebrobokan pemerintah salah kebijakan dalam mengelola pendapatan Negara! Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA), dibawah bumi Indonesia terdapat Gas, Batu Bara, Nikel, Emas, Perak, Tembaga, Minyak dan lain sebagainya yang seharusnya dikuasai oleh Negara untuk subsidi kesejahteraan rakyat! Bukan menasionalisasi asset strategis, Capres-Cawapres justru ingin memprivatisasi (swastanisasi) asset strategis tersebut!
Dalam menjalankan program liberalisasi tersebut, pemerintahan terpilih Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta akan berpotensi melakukan kekerasan terhadap rakyat. Militerisme sebagai ideologi kekerasan melekat pada kedua pasangan capres-cawapres tersebut. Jelas pemerintah kedepan akan memasifkan penggusuran, perampasan tanah milik rakyat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bagi kepentingan pasar bebas. Pemerintah kedepan akan melakukan penjagaan di zona kawasan industri lebih ketat dan represif untuk memastikan investasi dan pasar bebas AEC 2015. Bagi pemerintahan kedepan, mereka sudah mendapat payung hukum berupa undang-undang anti demokrasi, seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial. Pemerintahan kedepan juga akan mengesahkan RUU KAMNAS yang tertunda serta RUU komponen Cadangan (wajib Militer). Maka dapat dipastikan siapapun yang memerintah republik kedapan, mereka akan menjalankan praktek militerisme ala borjuasi.
Maka kami dari Komite Politik Alternatif yang terdiri dari elemen gerakan buruh, mahasiswa, pemuda dan rakyat miskin serta gerakan rakyat lainnya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan mau diadu-domba dan ditipu (dimanfaatkan) oleh kepentingan elit borjuasi.
Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersikap tegas menolak elit politik borjuasi, menolak kedua Capres dan Cawapres! Merekalah biang dari keterpurukan dan ketertindasan rakyat Indonesia. Merekalah sejatinya agen dari neolib!
Kami dari Komite Politik Alternatif mengajak rakyat Indonesia agar bergabung untuk membangun kekuatan rakyat, membangun kekuatan politik alternatif yang berbeda dengan politik elit; yang korup, pro-pasar bebas, menindas dan memiskinkan rakyat.
SEKBER BURUH dan KOMITE POLITIK ALTERNATIF: FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), SGBN (Sentra Gerakan Buruh Nasional), GSPB (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), SBM (Serikat Buruh Merdeka), SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), SPKAJ (Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek), SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), FRONT-JAK (Front Transportasi Jakarta), PPI (Persatuan Perjuangan Indonesia), KPO-PRP (Kongres Politik Organisasi - Perjuangan Rakyat Pekerja), PPR (Partai Pembebasan Rakyat), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PEMBEBASAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional), SGMK (Sentral Gerakan Muda Kerakyatan), SeBUMI (Serikat Kebudayaan Rakyat Indonesia), SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia), KPOP (Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda).
Ayo Bangun Kekuatan Politik Alternatif:
Helmi : 08131841215
Ata :085813310479
Sultoni : 089650544939
Martin : 087887067198
Ramses : 081364578636
No comments