Select Menu

ads2

Aksi

Kampanye

Kampanye

Aksi

Kabar Basis

‹
›

Kampanye

Ekspresi

Solidaritas

Artikel

SEKBER BURUH TV

GSPB Setuju Aksi Bersama Tapi Dari Barisan Yang Berbeda
Federasi GSPB
SEKBERBURUH, BEKASI – Dari aksi tuntutan upah di kabupaten Bekasi terlihat juga massa aksi dari Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (Federasi GSPB) yang menyisir kawasan MM2100, Cikarang. Mereka menyisir dan mengajak buruh-buruh lain untuk ikut berdemo, Kamis (20/11/2014).

Federasi GSPB melakukan konvoi berkeliling kawasan tersebut, berteriak meminta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk bersama menuntut upah. 

Aksi hari Jum'at itu berhasil menarik ribuan massa buruh untuk berarak ke pintu tol Kawasan MM2100. Di pintu tol inilah kemudian telah menunggu Polisi yang bersiaga dengan mobil water canon. Aksi telah menyebabkan kemacetan yang cukup panjang inilah menjadi tujuan buruh, menutup akses keluar-masuk kendaraan.

Aksi yang dilakukan buruh adalah menekan pengusaha dengan menghentikan ratusan mobil dari pabrik yang keluar masuk lewat tol Cibitung 2. Di depan pintu tol inilah buruh melakukan orasi, menyampaikan tuntutan kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM.

“Kenaikan upah 2015 yang dibarengi dengan kenaikan harga BBM tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Apalagi, hasil survei Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih menggunakan harga BBM lama. Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM,” teriak lantang Cecep Saripudin,
Ketua Umum Federasi GSPB dalam orasinya.

Massa buruh dari berbagai serikat terlibat bersama dalam aksi, dari GSPB, FKI SPSI, FSPMI dan serikat lainnya. Ada yang tak biasa di aksi hari itu. Serikat besar yang kerap mendominasi kepeloporan karena jumlah anggota yang banyak, kini tak terlihat memimpin massa. Ada apa gerangan?

“Kita harus memisahkan diri dengan barisan massa pendukung Prabowo dalam menyerang Jokowi yang kini menaikan harga BBM, agar jelas posisi-posisi masing-masing. Kami tidak ingin aksi-aksi kami justru memperkuat posisi politik Prabowo yang juga beroposisi terhadap Jokowi, karena jika Prabowo berkuasa, hal itu dapat membahayakan demokrasi dan memperburuk keadaan. Salah satu caranya adalah memisahkan diri dari serikat maupun organisasi pendukungnya agar jelas di mata rakyat. Jokowi bukan pemimpin yang akan menyejahterahkan buruh, sehingga harus diganti, tapi bukan oleh Prabowo, harus yang lebih baik, yakni dari tokoh yang dibesarkan oleh dan bersama gerakan rakyat,” terang Ata, Pengurus Federasi GSPB b
idang Politik dan Organisasi disela-sela aksi.

Seperti diketahui, Federasi GSPB menolak bersatu dengan serikat buruh pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan pertimbangan persatuan semacam itu dapat membahayakan demokrasi dan membingungkan massa. Namun, mereka tidak menolak jika aksi menyerang bersama dari barisan terpisah.
Rakyat Sadar Lebih Pilih Harga BBM Tidak Naik Dan Menolak Kartu Sakti Jokowi
Rakyat Lebih memilih Batalkan kenaikan BBM
SEKBERBURUH, SUMENEP - Kebijakan rezim Jokowi - JK menaikkan harga bahan bakar premium dan solar mendapatkan penolakan dari rakyat di seluruh Indonesia. Nelayan di Tanjung Pasir Tangerang bahkan dengan sadar lebih memilih kenaikan haraga BBM dibatalkan saja daripada harus antri menerima kartu "Sakti" yang sudah lebih dahulu dikeluarkan demi proyek politik itu. Mahasiswa di berbagai daerah menuntut anggota DPRD maupun Pemkab untuk menolak tiga kartu sakti Jokowi.

"Lebih baik harga BBM tidak naik daripada kartu-kartu itu," ujar Nunung, Ibu Rumah Tangga di Pare-Pare yang enggan pergi ke kantor Pos untuk antre kartu jaminan sosial  senilai Rp 400 ribu itu, Selasa (11/11/2014).


Syamsul, mahasiswa asal jambi yang kuliah di Jakarta mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif yang diwujudkan dalam bentuk tiga kartu sakti Jokowi yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanyalah ilusi yang meninabobokan rakyat. Termasuk, pengalihan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, kartu sakti Jokowi seolah mudah menyulap keterpurukan bangsa ini. Kenyataannya, kartu itu, di banyak daerah dipertanyakan bahkan ada yang ditolak diantaranya oleh Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Timur dan Bupati Bantaeng.

Sedang anggota DPD Propvinsi Papua Yanes Murib menegaskan, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM, karena dampak buruknya sangat luas.


“Khususnya di transportasi, di mana di sana hampir seluruh perjalanan transportasi menggunakan pesawat udara. Karena itu, kalau harga BBM naik, maka ongkos pesawat akan makin mahal,” cetusnya saat diskusi bertajuk ‘BBM Naik, Siapa Untung/Rugi?’ di Gedung Parlemen RI Senayan Jakarta, Jumat (21/11).
  
Dia mencontohkan, untuk harga BBM di Provinsi Papua saja saat ini antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Bahkan di kabupaten daerah Papua ada yang mencapai Rp 51.000-Rp100.000/liter. “Jadi, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Yanes.
  
Yanes menambahkan, kalau saja pencabutan subsidi BBM itu dialihkan ke hal-hal produktif, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan itu ke rakyat. “Untuk siapa saja uang itu dialihkan?” tanya dia.

Dia menegaskan, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi kado yang tak diharapkan. Rakyat
bingung dan sangat kecewa terhadap kebijakan tersebut yang menurut kesimpulan Sultoni dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) sebagai ciri khas dari perilaku rezim yang menghamba pada Kapitalis.

Anggota DPD Propvinsi Papua Yanes Murib menegaskan, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM, karena dampak buruknya sangat luas.

“Khususnya di transportasi, di mana di sana hampir seluruh perjalanan transportasi menggunakan pesawat udara. Karena itu, kalau harga BBM naik, maka ongkos pesawat akan makin mahal,” cetusnya saat berdiskusi di Gedung Parlemen RI Senayan Jakarta, pada hari Jumat, 21 November 2014.

Dia mencontohkan, untuk harga BBM di Provinsi Papua saja saat ini antara Rp10.000-Rp15.000/liter. Bahkan di kabupaten daerah Papua ada yang mencapai Rp 51.000-Rp100.000/liter. “Jadi, rakyat Papua menolak kenaikan harga BBM,” pungkas Yanes.
  
Yanes menambahkan, kalau saja pencabutan subsidi BBM itu dialihkan ke hal-hal produktif, maka Presiden Jokowi harus menjelaskan itu ke rakyat. “Untuk siapa saja uang itu dialihkan?” tanya dia.

”Putusan menaikkan BBM mencekik masyarakat kecil. Harga kebutuhan sehari-hari melambung dan membantai usaha menengah ke bawah,” teriaknya.
BBM Naik, NelayanTradisional Hidupnya Makin Menderita
Keluarga nelayan tradisional
SEKBERBURUH, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat dampak besar bagi para nelayan di Jakarta Utara.Ketua Kelompok Nelayan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kasman (45) mengatakan, sejak harga BBm naik, sejumlah nelayan di kelompoknya terpaksa tidak melaut. Hal itu lantaran para nelayan merasa biaya operasional untuk melaut sangat tinggi.
 
"Awalnya kita ada 17 orang dalam kelompok nelayan, namun semenjak dinaikkannya harga BBM tidak ada lagi nelayan yang melaut" ujar Kasman, Jum'at, (21/11/14).

Warga Jalan Marunda Pitung RT 03/RW 07 itu mengaku, sudah berusaha melaporkan hal tersebut kepada Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (P2K) dan dinas terkait lainnya. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pemerintah pun seolah tak memberikan solusi.

Kasman menuturkan, kelompok nelayan tersebut terancam bubar lantaran kebijakan kenaikan BBM yang semakin mempersulit kaum kecil terutama nelayan. "Mending dibubarin saja kelompok nelayan ini, soalnya kenaikan BBM bikin susah nelayan," ucapnya kesal.
 
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencemaskan dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap para nelayan tradisional bahkan sebelum kenaikan itu resmi diumumkan.

"Nelayan tradisional dirugikan akibat isu harga BBM naik," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Halim, pemberitaan mengenai rencana kenaikan BBM beberapa hari terakhir telah berdampak kepada meningkatnya harga kebutuhan pokok bagi keluarga nelayan tradisional di berbagai daerah di Indonesia.

Ironisnya, ujar dia, kenaikan harga kebutuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya harga hasil tangkapan ikan mereka. "Bahkan pada komunitas nelayan tradisional yang hanya memasok komunitas tertentu mengalami penurunan pendapatan akibat turunnya jumlah pembelian ikan," katanya.

Ia berpendapat, kehidupan nelayan tradisional di sejumlah daerah sulit memenuhi kebutuhan hidup antara lain karena semua bahan pokok mengalami kenaikan antara Rp1.000-Rp5.000 per kilogram atau per liter.

Sedangkan di sisi lain, lanjutnya, pendapatan para nelayan tradisional tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena harga ikan relatif tidak ada perubahan. 

"Pemasukan rata-rata keluarga nelayan tradisional Tarakan Rp2.000.000 per bulan. Sementara itu, penghasilan nelayan Bengkalis hanya Rp1.500.000 per bulan. Lebih parah lagi nelayan tradisional Gresik, mereka hanya mendapatkan Rp750.000 per bulan," kata Abdul Halim.

Ia memaparkan, dengan jumlah tersebut keluarga nelayan harus memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga mereka dengan komposisi rata-rata setiap keluarga sekitar 3 - 6 orang.
Buruh Tangerang Berhasil Lumpuhkan Tol Cibitung
Buruh bergerak lumpuhkan jalan tol
SEKBERBURUH, TANGERANG - Hari ini ribuan buruh se-Kabupaten Tangerang berhasil memblokade ruas Jalan Raya Serang atau tepatnya akses masuk pintu tol Bitung yang menjadi akses utama tol menuju Jakarta dan Serang.

Aksi yang dilakukan ribuan buruh ini untuk memprotes dan meminta pembatalan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Tidak hanya itu, ribuan buruh ini juga meminta pemerintah untuk menetapkan upah layak bagi buruh.

Aksi ribuan buruh ini tentu saja berimbas pada arus kendaraan yang akan masuk Tol Bitung menuju Jakarta, Serang, menjadi lumpuh total. Akses yang tersendat membuat antrean mengular.

"Kami minta Jokowi membatalkan kenaikan BBM, karena ini sangat berpengaruh pada harga kebutuhan pokok," kata Sunarno, koordinator aksi buruh, Rabu (19/11/2014).

Sunarno juga mengatakan, penentuan UMK harus bisa memenuhi hidup layak kaum buruh yang menjadi sektor penting dalam perekonomian industri

"Pemerintah hingga saat ini belum memberikan upah layak bagi buruh. Maka kami desak pemerintah untuk memberikan upah layak tahun 2015," tegasnya.

Aksi yang digelar sebagai respon atas kebijakan rezim Jokowi itu berlangsung sejak siang dan berhasil membuat akses transportasi terputus untuk mengganggu alur produksi. Bahkan ribuan buruh ini mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi apabila pemerintah tidak segera memenuhi tuntutannya.
Massa di Solo Bakar Foto Jokowi
Aksi protes di Solo
SEKBERBURUH, SOLO - Sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), unjuk rasa di Solo, Kamis (20/11/2014), diwarnai dengan pembakaran foto Joko Widodo.

Aksi gabungan berbagai elemen mahasiswa dan organisasi rakyat diwarnai dengan blokade Jalan Slamet Riyadi, Solo. Aksi ini terus bergulir di Kota Solo.

Kali ini, mahasiswa dari berbagai universitas, melakukan longmarch sambil menuntun sepeda motor dari Taman Sriwedari hingga Bundaran Gladag. Blokade jalan dilakukan mahasiswa dengan membentangkan poster sambil berorasi. Tentu saja aksi ini berhasil membuat kemacetan di jantung kota dan menjadi perhatian semua orang.

Polisi yang mengawal ketat aksi terpaksa bekerja keras mengurai kemacetan. Sesampainya di Bundaran Gladag, mahasiswa membakar foto Joko Widodo, dan mendesak mantan Wali Kota Solo tersebut untuk mundur.

"Baru menjabat selama 30 hari sudah menyengsarakan rakyat, ayo mundur saja Jokowi, Jokowi harus turun. Kita minta kebijakan kenaikan bbm dibatalkan," kata salah satu pengunjuk rasa marah.
Hukum Perburuhan

SEKBER BURUH, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tegas menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Menurut mahkamah, frasa "demi hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud," kata Anggota Majelis Hakim Anwar Usman, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Tentang dalil-dalil Pemohon bahwa adanya multitafsir terhadap frasa "demi hukum" dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja/buruh dalam perkara merupakan problem hukum yang bersifat implementatif dari pelaksanaan Undang-Undang, dan bukan merupakan problem hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. 

"Jikalau pun terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU 13/2003," kata Anwar Usman.

Namun demikian, lanjutnya, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat tersebut yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Apindo yang diwakili oleh Sofjan Wanadi dan Suryadi Sasmita, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, menguji Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

Pemohon menilai Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan tidak diberikan penafsiran yang pasti oleh pembentuk Undang-Undang sehingga penerapan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menjadi multi tafsir baik pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh. (antara)
Kasus hilang kontak dan perbudakan buruh migran di kuwait

SEKBERBURUH, SUMBAWA - Belum selesai kasus Kartika dan Erwiana dan ribuan BMI korban kekerasan di luar negeri ditangani secara serius, kini Nuraini buruh migran perempuan asal Dusun Pungkit B Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa besar, NTB pulang dalam keadaan lumpuh 


Sebelumnya dia dilaporkan hilang kontak selama 10 tahun di Kuwait. Kini dia terbaring di RSUD Sumbawa mencoba bangkit berjuang menuntut hak dan martabat sebagai buruh yang diberi gelar pahlawan devisa oleh rezim komprador kaki tangan kapitalis di negeri ini.

Kronologis kasus Nuraini
Nuraini berangkat bekerja ke Kuwait lewat PPTKIS PT Al-Pindo Mas Buana pada tanggal 24 Desember 2003, Korban diketahui bekerja pada majikan pertama selama enam bulan (6) dan sempat mengirim gaji bulan pertamanya ke kampung dan hingga enam bulan pertama Nuriani masih dalam keadaan baik dan tidak mendapat masalah serta masih berkomunikasi dengan keluarganya di kampung. 

Setelah berpindah ke majikan yang kedua, korban diketahui mendapat kekerasan dari majikan keduanya Sanian Sulaiman San San yang berprofesi sebagai Polisi. Majikan kedua ini masih mempunyai hubungan keluarga dengan majikan pertama

Majikan yang kedua diduga inilah yang diduga telah melakukan kekerasan fisik dan seksual serta tidak membayar upah/gaji korban selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan. Selain korban tidak dibayar upahnya juga pernah didorong oleh majikannya dari lantai dua tempat ia bekerja serta terus mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi.

Nuraini dilarang berkomunikasi dengan keluarganya di Sumbawa selama bekerja. Seperti raib ditelan bumi Karena putus kontak, Keluarganya sempat melaporkan kehilangan ini ke Disnaker Sumbawa tapi tidak ada hasilnya hingga 10 tahun lebih. 

Keluarga juga sempat meminta tanggung jawab PPTKIS yang berkantor cabang di Sumbawa untuk melacak keberadaan Nuraini. Namun tetap tidak membuahkan hasil.

Barulah pada sekitar akhir bulan Januari 2014, Nuraini dipulangkan ke Indonesia lewat Jakarta. Lewat informasi dari buruh migrant yang mengantarnya pulang diketahui pihak kepolisian bandara sempat meminta korban untuk dirawat di rumah sakit Polri Keramat Jati, Namun karena Nuraini terus menangis minta segera diantarkan pulang ke rumahnya, dia menolak untuk dirawat di Jakarta.

Kawan-kawannya Buruh migrant asal Sumbawa yang dikenalnya saat pulang lah yang mengantar Nuraini hingga sampai di rumahnya. Kawan-kawannya itu bercerita bahwa mereka harus menandatangani pernyataan tertulis di depan Kepolisian Bandara Sukarno Hatta Jakarta berkaitan dengan pendampingan Nuraini hingga ke kampungnya di Sumbawa.

Syukurnya pada hari Sabtu, 1 Pebruari 2014, Nuraini akhirnya bisa tiba di rumahnya dengan diantar oleh teman-temannya tadi (Suriya asal desa Penyaring kecamatan alas dan Sumarni asal Sateluk kabupaten Sumbawa Barat). 

Selasa, 4 Februari 2014, setelah mendapatkan informasi dari anggota SBMI Sumbawa, Nuraini segera dibawa ke puskemas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa untuk mendapatkan perawatan secara intensif.

Kondisi Nuraini terlihat cukup parah dan sangat memprihatinkan dimana kedua kakinya lumpuh total dengan luka disekujur tubuhnya. Terlihat bagian punggung belakangnya ada luka yang berlubang dan luka-luka lain yang membuat kita merinding karena sangat parah. Kondisi psikilogis korban juga sangat terguncang/trauma berat dan hanya bisa menangis ketika dia ditanya soal kejadian yang dialaminya, Nuraini hanya bisa menangis dan tidak bisa memberikan keterangan apapun.

Akibat kejadian yang dialami Nuraini, orang tua serta keluarganya yang lain juga terlihat sok berat dan terguncang. 

Selasa, 4 februari 2014, Nuraini dirujuk dari Puskesman di Kecamatan Moyo Utara kemudian dirujuk dan dirawat di RSUD Sumbawa Besar hingga laporan ini dibuat (8 Pebruari 2014).

Kondisi Nuraini saat ini masih Trauma berat tetapi nampaknya pihak RSUD Sumbawa Besar karena minimnya fasilitas menyarankan agar Nuraini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. 

Hingga artikel ini dimuat, Kepastian untuk mendapat perawatan yang lebih baik di rumah sakit provinsi juga belum ada kepastian dari Disnakertrans Sumbawa juga bantuan dari PPTKIS yang memberangkatkan Nuraini.

BNP2TKI Kembali Berkelit
Setelah dilaporkan oleh keluarganya, perwakilan BNP2TKI mengutus staffnya untuk melihat Nuraeni di Sumbawa. Parahnya bukan untuk membantu korban, sang utusan datang hanya untuk berkelit dan mengatakan bahwa Nuraeni sudah diluar tanggung jawab asuransi. 

Sang utusan beralasan bahwa Nuraini sudah berpindah majikan dan kabur dari pekerjaannya. Itu artinya pemerintah dan BNP2TKI tidak ikut bertanggung jawab terhadap keadaan Nuraeni dan soal upahnya yang tidak pernah dibayar.

Sang utusan BNP2TKI tersebut juga menyatakan bahwa Nuraeni sudah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak dirawat di rumah sakit Polri, dan itu protab kami, katanya. (Sumber: sbmi)
-
Buruh mengadu ke DPR
Buruh Mengadu ke DPR
Jakarta - Seratusan buruh dari Shinta Group mendatangi Gedung DPR RI untuk RDP dengan Komisi IX terkait status kepegawaian mereka. Para buruh inj telah diskors oleh direksi selama setahun.


Direksi Shinta Group yang diundang dalam RDP ini tak hadir dan hanya mengirim delegasi. Buruh yang kecewa pun meneriaki dan tiga orang di antaranya pingsan.

"Kita nggak bermaksud rusuh. Kita kondusif saja. Tadi teman-teman kita itu histeris sampai pingsan. Karena luapan emosi selama setahun tak ada kejelasan," ujar salah seorang buruh, Alexander (40) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Mereka diskors lantaran sebelumnya menuntut upah sesuai UMR. Namun pihak direksi tak mengabulkan dan menskors mereka.

Ketiga buruh yang pingsan adalah Kastari (50), Ghazali (39), dan Cokro (40). Ketiganya langsung dibawa ke Ruang Sekretariat Komisi XI untuk diberi perawatan.

"Kita setahun tanpa gaji, dan tidak jelas status kita apa. Ini sudah RDP ketiga dan direksi belum juga hadir. Yang hadir malah orang suruhan direksi. Tadi kita usir saja karena akan percuma, tak bisa ambil keputusan," imbuh Alex.

Sementara pimpinan rapat kali ini adalah Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning. Rapat ini dihadiri oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans, perwakilan buruh, dan perwakilan direksi Rabobank. (detik)
Aksi Mayday 2013
Aksi Buruh
Saat memperingati hari buruh sedunia 2013 ini, tuntutan serentak disampaikan oleh hampir segenap elemen buruh di berbagai kota.

Tuntutan mendapat upah layak dan kesejahteraan masih menjadi tema utama dalam peringatan hari buruh se-dunia buat ratusan ribu buruh yang menggelar aksi demonstrasi di sejumlah pusat kota di Indonesia.

Demontrasi berlangsung menyebar di pusat pusat kota dengan basis industri besar seperi Bandung, Surabaya dan pusat Pemerintahan di Jakarta.

Di Surabaya ribuan buruh sempat terlibat ricuh dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan kantor Gubernur dan DPR Provinsi.

Sementara di Jakarta, sekitar lebih dari 50 ribu buruh menggelar aksi jalan kaki secara bergelombang menuju Istana Negara.

Seorang buruh dari Bekasi, Mugi Santoso yang bekerja di sektor industri metal menginginkan penghapusan tenaga kerja kontrak yang selama ini menjadi tuntutan utama.

Dia bersama ratusan ribu buruh lainnya menuntut kenaikan upah yang disesuaikan pada standard kehidupan layak.

Mugi yang mengaku digaji 2,4 juta rupiah per bulan menyatakan belum cukup untuk memenuhi hidup keluarga dengan 2 orang anak.

"Kami masih keteteran, kami masih hidup di bawah standar. Kalau di Bekasi 2,4 juta rupiah itu masih kurang...," katanya.

Isu tuntutan kesejahteraan juga diikuti dengan pernyataan politik.

Di Jakarta, kelompok Sekretariat Bersama Buruh mulai mengarah menggalang kesadaran berpolitik.

Dalam orasi-nya secara bergantian, kelompok Sekber... selanjutnya KLIK DISINI
massa-khgb-aksi-konvoi-di-tangerang-raya
Sekber Buruh, Jakarta - Ribuan massa buruh yang juga merupakan bagian dari Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) yang berasal dari Tangerang Raya melakukan aksi konvoi ke pabrik-pabrik untuk mensosialisasikan rencana Mogok Nasional (Monas) pada 28 - 31 Oktober 2013. Aksi yang menggunakan mobil komando dan ratusan sepeda motor tersebut disemangati oleh orasi buruh yang begitu semangat disertai membagikan selebaran-selebaran kepada buruh-buruh yang masih berada di pabrik.

“Dalam pemanasan menjelang mogok nasional, hari ini kami melakukan aksi sosialisasi secara tertib dan damai ke pabrik-pabrik untuk mengajak kawan-kawan buruh terlibat aktif dalam mogok nasional tanggal 31 Oktober nanti,” kata Koswara, Koordinator Lapangan Aksi KNGB.

Isi selebaran dari KNGB yang dibagikan, selain ajakan untuk terlibat dalam aksi Monas 31 Oktober, juga berisi pernyataan penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2013, tuntutan upah layak nasional, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan tolak privatisasi BUMN. 
“Rute yang akan kami lalui dalam aksi ini adalah dimulai dari bunderan Citra Raya Cikupa, kemudian menelusuri zona industri Jabar Wood sampai ke Bitung di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya ke kawasan industri Manis dan Jatake di Kota Tangerang, lalu ke Bunder, Pasar Kemis, Cikupa Mas, Bonen, Balaraja, dan diakhiri di Kantor Pemda Tiga Raksa,” ujar Koswara.
Pembubaran-paksa-pertemuan-buruh
PORTAL KNGB, Jakarta - Hari ini Jumat (18/10) Sekitar Pukul 20.30 Wib Lokakarya gerakan buruh Indonesia, yang difasilitasi trade union rights centre (TURC) dan LBH Semarang dibubarkan paksa pihak kepolisian karena dinilai tidak memiliki izin di Hotel Pandanaran Semarang. yang semestinya Loka Karya tersebut berakhir Pukul 22.00 Wib. tentu tindakan kepolisian tersebut ini suatu bentuk arogansi.

Bahkan Kepolisian menunjukkan arogansinya tersebut dengan membawa enam orang perwakilan dari serikat buruh, LBH Semarang dan TURC, Keenam orang perwakilan digiring ke Polrestabes Semarang untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan itu. Keenam orang itu yakni, Dono Raharjo Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Jawa Tengah, Ilhamsyah Pembicara dari serikat buruh tranportasi perjuangan indonesia, Nanda dari LBH Semarang, Yovita Octaviani Ppanitia TURC, Rahma Panitia TURC, dan Abu Mufathir Peneliti Komnas HAM.

selanjutnya KLIK DISINI
Aksi BMI Hong Kong menuntut Perlindungan
BMI Menuntut

SEKBER BURUH, Jakarta - PEMERINTAH Hong Kong, Senin, (30/9/2013) mengumumkan kenaikan Minimum Allowable Wage (MAW) atau standar upah minimum untuk pekerja rumah tangga migran. Kenaikan upah ini sebesar HK$ 90, yang berarti upah naik dari HK$ 3920 menjadi HK$ 4010 per bulan, atau naiksebesar 2,3 persen.


Walaupun masih sedikit, tapi ini adalah kemenangan yang di raih dari hasil perjuangan, kemenangan-kemenangan telah berhasil diraih oleh BMI. dan ini adalah bukti nyata buah dari perjuangan BMI yang tak kenal lelah selama ini.

Selamat buat kawan-kawan MI Hong Kong!


Sementara di Jakarta, hari ini (30/9/13) baru saja selesai dilakukan konsolidasi nasional serikat-serikat buruh tingkat nasional dan aliansi, front, sp/sb dari berbagai daerah yang di hadiri oleh perwakilan dari 18 propinsi dan hampir 200 kabupaten dna kota. Konsolidasi ini memastikan tindakan bersama untuk membangun perimbangan kekuatan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah dan para kaum kapitalis yang tetap mempertahankan politik upah murah. Konsolidasi ini adalah upaya gerakan buruh untuk untuk menghancurkan sistem pungupahan Indonesia yang sangat bermasalah. 

Konsolidasi menghasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan mogok nasional pada 28, 29 dan 30 oktober 2013 jika pemerintah menetapkan upah buruh 2014 dibawah 50%.
A FBLP
Jum FBLP
SEKBER BURUH, Jakarta - Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mulai dari pagi hari ini Sabtu, 28 September 2013 melakukan Aksi Konvoi sepeda motor keliling Jakarta. Demikian dikatakan Ketua umum merangkap koordinator lapangan (korlap) Aksi Jumisih kepada media.

Menurut Jumisih, aksi ini dilakukan dalam rangka sosialisasi tentang Perjuangan Upah Rp. 3,7 Juta, Perlawanan terhadap PHK yang melanggar ketentuan, dan Rencana MONAS (Mogok Nasional)

“Sasaran aksi dimulau dari kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dan berakhir pada jam 13.00 WIB, kemudian menuju ke arah Sunter hingga kawasan Industri Ancol,” tambahnya

Aksi ini dimulai dari pukul 07.00 hingga pukul 17.30 WIB. Titik kumpul aksi di sekretariat FBLP, Gang Mona Rt.009/005 No.27 Semper Barat Jakarta Utara.

“Agenda ini sekaligus sebagai dukungan untuk di selenggarakannya Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh di Jakarta pada tanggal 30 September 2013,”paparnya.
SEKBER BURUH, Jakarta - Kini kaum buruh sedang mempersiapkan konsolidasi nasional dengan nama “Komite Persiapan Konsolidasi Nasional”.

Gerakan ini dibuat untuk memenangkan tuntutan kenaikan upah minimum secara nasional minimal 50% dan dan memastikan pemerintah tidak memberlakukan sistem kerja kontrak & outsourcing.

Namun bekerja di bawah sistem kapitalisme, tidak memposisikan sebagai manusia seutuhnya. Mereka bekerja di bawah kendali dan tekanan oleh para pemilik modal (pengusaha).

Dengan menerapkan politik upah murah, serta mempraktekan sitem kerja kontak dan outsourcing, para pengusaha hendak memperkaya diri sendiri.

Bukan kesejahteraan yang didapat oleh buruh, melainkan penindasan yang tiada tara. Kita ketahui bahwa perkembangan kapitalisme telah mempersempit sekat-sekat antara kaum buruh dan pelajar-mahasiswa.

Sebab kapitalisme tidak hanya menindas buruh yang ada di pabrik, melainkan ia telah menyulap pendidikan menjadi “lembaga industri”.

Jika pelajar-mahasiswa adalah ‘calon buruh,’ maka sudah selayaknya gerakan pelajar-mahasiswa saat ini mengambil posisi yang inheren dengan gerakan buruh.

Senang tidak senang, perjuangan kaum buruh menuntut upah layak dan penghapusan sistem kerja kontrak outsourching akan berdampak pada calon buruh ke depan.

Sehingga posisi yang harus diambil oleh gerakan pelajar-mahasiswa adalah mendukung dan terlibat dalam perjuangan kaum buruh tersebut.

Maka secara konkrit, kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia berposisi terlibat dalam Konsolidasi Nasional pada 30 September 2014 untuk mempersiapkan Mogok Nasional serta membangun dan memperkuat konsolidasi gerakan pelajar-mahasiswa yang berelasi dengan gerakan mogok nasional.

Azmir Zahara Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia
SEKBER BURUH, Jakarta - Menyambut rencana Konsolidasi Nasional yang akan digelar di Gedung Joeang 45 pada Senin, 30 September 2013 TABUR (Tim Advokasi Bersama Untuk Buruh Karawang) mengadakan berbagai persiapan.
Selain membahas isu upah minimum yang saat ini menjadi isu nasional karena dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dan pihak pengusaha hitam yang menginginkan kembalinya politik upah murah, buruh dari berbagai pabrik di Karawang yang akan bergabung dalam acara tersebut juga mendiskusikan beberapa tema mengenai system kerja kontrak / outsourcing, kriminalisasi perburuhan dan isu PHK.

Saeful sadat, ketua Serbuk Siam-Indo menyatakan bahwa anggota sangat antusias menyambut acara konsolidasi nasional ini karena akan menjadi momentum perjuangan perlawanan bersama. Sementara, nelson F. Saragih, Sekjen Pimpinan Pusat FSP2KI menyatakan bahwa dirinya sudah memberikan instruksi ke Serikat anggota yang ada di jawa Barat untuk hadir dalam acara tersebut.

Terkait dengan issu kriminalisasi dan represi yang akhir-akhir ini marak dialami buruh ketika melakukan aksinya, Riki hermawan mengatakan bahwa anggota SERBUK PT. Fuji Seat akan ikut hadir dalam konsolidasi dan terlibat dalam aksi long march serta mengkampanyekan perlawanan terhadap represivitas aparat kepolisan terhadap buruh. “Kami juga akan berkampanye BOIKOT DAIHATSU sebagai perusahaan yang menjadi customer perusahaan Fuji Seat,” imbuh Riki.

Dalam Rombongan Tabur, akan hadir beberapa delegasi dari SPM PLasindo, SPK Toyo Dies, SPK Molds Dies, Serbuk Fuji Seat, Serbuk Siamindo, SPK. BMJ, SP. Esa kertas Nusantara, SP Kertas Pindo Deli dan Juga SP. Kimberly Cikarang. Delegasi masih akan bertambah seiring konsolidasi internal di Karawang.

Dalam kesempatan yang sama, Konsolidasi dari Jawa Tengah juga memutuskan akan mengirimkan delegasinya dalam acara ini. melalui pesan email, Rubiyanto, Sekretaris Umum federasi Serikat pekerja Listrik Nasional (FSPLN) Jateng DIY juga akan hadir. “Kami, pekerja outsourcing PLN yang bergabung dalam FSPLN akan ikut hadir, “ tegas Rubianto.

AYO, HADIR, BERSAMA DAN BERJUANG!
Problematika Pendidikan Indonesia

Kegaduhan ujian nasional (UN) semakin menambah rentetan panjang buruknya wajah sistem pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar Rp. 644,25 miliyar merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pelaksaan UN namun faktanya hanya melahirkan kekacauan dan kriminalitas serta gangguan psikologis generasi bangsa. Cek kabar ujian akhir nasional beberapa waktu ini. Manajemen distribusi soal ujian yang kacau, penundaan pelaksanaan UN, serta kabar miris banyak siswa menjadi frustasi karena UN seolah ‘dipaksakan’ menjadi penentu masa depan; adalah bagian dari buruknya penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

Belum lagi, setiap tahun ajaran baru orang tua murid atau mahasiswa dipusingkan dengan mahalnya biaya pendidikan. Sehingga banyak  orang tua yang tidak sanggun menyekolahkan ataupun menkuliahkan anaknya. Dari hasil penelitian, pungutan masuk sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta. Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.

Kemudian untuk masuk kepergurun tinggi akan lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan. Misalnya saja kuliah di President University yang merupakan kampus bergaya internasional biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 25.000.000/ semester, Swiss German University (SGU) yang juga kampus bergaya internasional biaya Rp 24.000.000–28.000.000/ semester. Universitas Pelita Harapan (UPH) Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–15.000.000/ semester, Universitas Trisakti Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–12.000.000/ semester, Universitas Tarumanagara (UNTAR) Rata-rata biaya kuliah Rp 7.000.000–10.000.000/ semester, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) rata-rata biaya kuliah Rp 3.000.000–10.000.000/ semester, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), seorang mahasiswa harus merogoh kocek hingga Rp100 juta agar bisa lulus, atau sekitar Rp25 juta per tahun.

 Selain mahalnya biaya pendidikan, out put dari pendidikan nasional tidak mampu mengembangkan kualitas tenaga produktifnya. Kenyataannya Indonesia jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan tinggi dan mutu akademik dibanding dengan negara Malaysia, Filiphina dan Singapura. Karena memang Out put yang dihasilkan dari pendidikan nasional hanya untuk memenuhi permintaan tenagakerja yang murah bagi industri-industri. Hingga Agustus 2012, penyerapan tenaga kerja di dominasi oleh yang berpendidikan rendah; SD 53,9 juta orang (48,63 %); SMP 20,2 juta orang (18,25); lulusan Diploma hanya 3 juta orang (2,98 %); serta lulusan sarjana 7 juta orang (5,46 %). (Kontan, 4 Mei 2013)

Disisi lain, mahalnya biaya pendidikan telah membuat para siswa maupun mahasiswa memilih putus sekolah. Karena memang tidak ada jaminan dari Negara bahwa siswa maupun mahasiswa harus tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan. Miris.



Wujudkan Revolusi Pendidikan, Sekarang Juga!

16 Mei 2013, SMI yang tergabung dalam Front Mahasiswa Bersatu, mengawali aksi pendudukan gedung MENDIKNAS. Aksi tersebut dilatar belakangi tuntutan dari persatuan beberapa organisasi ekstra dan intra kampus terhadap Revolusi Pendidikan. Diantaranya menyinggung persoalan penghapusan ujian nasional, menolak pemberlakuan kurikulum 2013, cabut UU Sisdiknas dan UU Dikti. Tak ketinggalan tuntutan agar pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan tanpa syarat turut dicantumkan dalam press release dan selebaran.

Rencana aksi pendudukan MENDIKNAS diagendakan dari 16 Mei 2013 sampai 22 Mei 2013; dan berlanjut di hari-hari berikutnya. Agenda ini merupakan lanjutan dari respon keras gerakan mahasiswa atas kegagalan Rezim SBY-Budiono dan elit borjuasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang gratis dan bermutu untuk rakyat. Selain pemasangan tenda perlawanan di depan pintu masuk gedung MENDIKNAS, masa dari Front Mahasiswa Bersatu telah menyiapkan serangkaian agenda. Beberapa diantaranya diskusi umum tentang kapitalisasi pendidikan, pameran foto pendidikan, serta malam budaya. Puncaknya, massa aksi akan mendesak audensi dengan pihak MENDIKNAS, terkait problematika pendidikan yang tak kunjung ada penyelesaian. Hasil audensi diharapkan tak sekedar pepesan kosong, tapi ada bentuk MOU antara MENDIKNAS dengan MASA terkait tuntutan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan.

Aksi ini merupakan bagian perjalanan gerakan mahasiswa dalam rangka mengawal kampanye terhadap isu perubahan fundamental sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, seluruh Masyarakat patut memberi solidaritas terhadap aksi yang dilakukan gabungan elemen lembaga intra-ekstra kampus ini. Pasalnya, ditengah carut-marut situasi pendidikan yang sedang menjadi sorotan masyarakat, ternyata dukungan dari kelas menengah maupun civitas akademika terkait perjuangan perbaikan sistem pendidikan bisa dikatakan cukup minim. Oleh karena itu, upaya-upaya mengawal isu perbaikan sistem pendidikan secara fundamental dan berkesinambungan, harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. Terutama gerakan-gerakan mahasiswa di seluruh daerah.



Seluruh Mahasiswa Indonesia, Bersatulah !

Gerakan rakyat melawan imperialisme dan kapitalisasi pendidikan telah disambut hangat oleh belahan dunia lainnya. 14 Mei 2013, ribuan Mahasiswa di Perth Australia telah bergabung dengan reli nasional menolak 2 miliar dollar Aussie pemotongan pendidikan tinggi Pemerintah Federal; di Yunani, guru-guru SMA dan massa aksi menduduki parlemen guna menolak keputusan pemerintah yang sebelumnya melarang pemogokan mereka di Athena 13 Mei 2013 atas isu pendidikan; di Amerika pada tanggal 10 Mei 2013 ratusan siswa sekolah tinggi Colorado berdemonstrasi menuntut reformasi pendidikan. Tuntutan mereka diantaranya pendidikan yang demokratis, transparansi pendanaan, Inklusivitas dan anti-diskriminasi, serta keterlibatan siswa menentukan kebijakan yang lebih adil. (sumber : International Student Movement)

Perjuangan kawan-kawan gerakan mahasiswa di Jakarta dengan tuntutan ‘Wujudkan Revolusi Pendidikan’ harus disambut dengan gelora dukungan dari seluruh penjuru tanah air. Sekali lagi, perbaikan sistem pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku dunia pendidikan saja (mahasiswa, pelajar, guru, civitas akademika), namun menjadi persoalan rakyat secara umum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan segala bentuk apresiasinya terhadap perjuangan aktifis-aktifis pendidikan. Karena sejatinya revolusi pendidikan akan terwujud jika seluruh masyarakat berpartisipasi dalam memperjuangkannya.

Dengan menggalang konsolidasi di kampus-kampus, kota-kota serta pabrik-pabrik, niscaya akan semakin menguatkan gairah kebangkitan Gerakan Mahasiswa memperjuangkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan.

Viva SMI !


Yogyakarta, 19 Mei 2013
Ttd.
KPP-DPP SMI

Sumber


SEKBER BURUH, Jakarta - lebih dari seribuan massa buruh yang tegabung di dalam FEDERASI PROGRESIP bersama - sama barisan massa lainnya : KPO PRP, Di dukung oleh unsure PPR, LBH Jakarta, SBM dan SPCI.

Turun ke jalan dan menyambangi KEDUBES ITALY dalam rangka MENDUKUNG PERJUANGAN BURUH PT. SC ENTERPRISE dan berkenaan dengan momentum kampanye INTERNASIONAL perlawanan buruh SCE.

Iqbal, Pimpinan KPO PRP Jakarta dalam orasinya di saat berada persis di depan gerbang KEDUBES ITALY mengumandangkan ; bahwa perjuangan buruh SCE tidak pernah sendirian, dan hari ini ribuan buruh membuktikan dukungannya dan akan terus bergerak untuk memastikan MODAL ASING yang berada di tanah air untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang menindas terhadap rakyat pekerja di tanah air.

Sambil menyerukan “ MODAL ASING !, dan di jawab dengan sahutan massa aksi :
USIR SEKARANG JUGA !!!,

Aksi bergemuruh dengan penjagaan ketat pasukan brimob lengkap dengan pasukan bermotor, beberapa mobil panser serta segerombolan intel dari POLDA, POLRES dan POLSEK setempat.
Ribuan massa buruh yang sebagian besar buruh perempuan yang berani, melakukan LONGMARCH dari TUGU PROKLAMASI Jakarta hingga KEDUBES ITALY, hingga menutup satu ruas badan jalan arah ke Bundaran HOTEL INDONESIA.

KETUA UMUM FEDERASI PROGRESIP, HABIB MAULANA juga menyerukan, bahwa MODAL ASING di Indonesia telah memperlakukan kaum buruh dengan tidak manusiawi, modal asing menikmati praktik system kerja kontrak dan outsourching, dan yang di alami oleh buruh SCE setali tiga uang dengan apa yang di rasakan juga oleh seluruh buruh di Indonesia saat ini. Dan FEDERASI PROGRESIP mendukung perjuangan buruh SCE serta akan terlibat penuh dalam menuntut di hapuskannya system kerja kontrak dan outsourching di tanah air, demi kesejahteraan buruh Indonesia.

Aksi di depan KEDUBES di tutup dengan simbolisasi, barisan perempuan pemegang spanduk dukungan berjejer persis di depan kedubes meskipun di halangi barikade penjagaan polisi.

SETELAH DARI KEDUBES ITALY, MASSA AKSI MENYAMBANGI POLDA METRO JAYA :
Setribuan lebih massa aksi FEDERASI PROGRESIP bergerak menuju POLDA METRO JAYA setelah LONGMARCH dan mendemo DUBES ITALY .

FEDERASI PROGRESIP menyambangi POLDA METRO JAYA untuk menyampaikan ADUAN atas semua perbuatan INTIMIDASI, PREMANISME dan ANCAMAN serta UNION BUSTING yang di lakukan oleh pengusaha KOREA dan kaki tangannya di PT. DONGAN KREASI INDONESIA, terhadapi basis anggota FEDERASI PROGRESIP yang berada di Kawasan Hyundai bekasi ini.

Delegasi dan alat - alat aduan yang di persiapkan dengan di kawal oleh seribuan lebih massa buruh yang geram atas semua perbuatan memuakan pihak pengusaha, bersama pengacara bodrex yang tidak tahu hokum perburuhan dan bergaya preman, pun di persiapkan dengan matang, di damping oleh TIM ADVOKASI, aklhirnya delegasi di terima oleh pihak POLDA METRO JAYA dengan kawalan ketat.

Sepanjang jalan di depan POLDA METRO JAYA sempat macet, barisan massa aksi berjejer di pinggir jalan dengan gegap gempita orasi – orasi yang di suarakan dari atas MOBIL KOMANDO. Setiap perwakilan dari masing – masing PTP / basis anggota FEDERASI PROGRESIP bergantian berorasi dan mengutuk - ngutuk pihak aparat yang tidak sigap untuk memberikan perklindungan dan menegakan hukum.

“Aparat kepolisian jangan menutup mata atas tindakan premanisme dan pemaksaan kehendak yang di lakukan oleh pengusaha di bekasi “, seru “ ROHMAT, ketua PTP FEDERASI PROGRESIP PT. FCC.

“Pengingkaran PERJANJIAN BERSAMA, pemaksaan tanda tangan oleh pengusaha di dukung dengan pengacara bodrex, jelas perbuatan melawan hukum, maka segeralah polisi menindaknya”!. Sambil berteriak HIDUP BURUH” Rohmat menutup orasinya.

Sekitar pukul 14.15 WIB, dengan di pimpoin oleh KOORDINATOR LAPANGAN ( KORLAP ) AKSI : kawan MAULANA dari PTP FEDERASI PROGRESIP SAURINDOTEX MANDIRI, aksi di depan POLDA METRO JAYA di akhirui dan massa aksi di arahkan untuk melanjutkan aksi ke sasaran selanjutnya : KE KEDUBES KOREA dan LONGMARCH ke ISTANA NEGARA.

Sepanjang jalan dari bundaran H.I terhampar barisan merah buruh yang aksi dari FEDERASI PROGRESIP mengkampanyekan semua tindakan pengusaha, refresifitas di bekasi serta mendesak agar pemerintah tidak menutup mata.

Dengan menunjuk nunjukan tangan bersama – sama massa aksi dan berteriak : SBY BUDIONO, di sahut oleh massa : REZIM ANTI BURUH !!!, Maulana, KORLAP AKSI berseru - seru persis di areal depan ISTANA NEGARA.

Aksi di akhiri di depan ISTANA NEGARA dengan menyampaikan posisi FEDERASI PROGRESIP, bahwa REZIM SBY BUDIONO sebagai rezim ANTI BURUH dan tunduk pada MODAL.

Pemerintah harus bertanggung jawab atas semua penindasan, intimidasi yang di rasakan oleh kaum buruh, terutama di bekasi :

HARMONISASI HANYA MENGUNTUNGKAN KAUM MODAL & ANCAMAN BAGI KAUM BURUH !

USIR PREMAN DARI KAWASAN INDUSTRI & TIDAK BOLEH ADA DALAM RANAH PERBURUHAN

TANGKAP PENGUSAHA DAN KAKI TANGANNYA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ANTI SERIKAT BURUH.

LINDUNGI DAN JAMIN KEMERDEKAAN BERSERIKAT & HAK DEMOKRASI KAUM BURH.

Aksi di istana di tutup pada pukyul 17.00 wib sekaligus mengakhiri rangkaian aksi sepanjang hari sabtu ini. Belasan armada besar berisi massa aksi pun di persipakan untuk kembali mengangkut massa ke tempat kumpul pemberanghkatan awal.

FEDERASI PROGRESIP akan terus bergerak dan melakukan perlawanan atas segala macam bentuk penindasan kelas modal.  (sumber)
Catatan Kasus Kriminalisasi Buruh
Stop Kriminalisasi Buruh
SEKBERBURUH, JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, para buruh terus menerus melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi kerja yang buruk, mulai dari situasi kerja yang buruk sepert Outsourcing, upah layak yang sampai saat ini masih isapan jempol. namun konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan oleh para buruh dibutuhkan pengorbanan berupa kriminalisasi dan kekerasan. Dalam dua tahun terkahir ini (2012-2013) para buruh yang mengalami kriminalisasi dan kekerasan, yang kemungkinan jumlahnya masih banyak lagi, tapi setidaknya data dibawah mengkonfirmasi bahwa Negara gagal memberikan perlindungan terhadap buruh, seperti masih mengalami kekerasan, bahkan Negara menjadi pelaku aktif yang mengagalkan perjuangan para buruh dengan melakukan kriminalisasi. berikut data-data para buruh yang mengalami Kriminalisasi dan kekerasan dalam dua tahun terakhir.

1. Sugiyono, dkk (5 orang) di Bekasi.
a. Pelaku;Masyarakat bekasi bergerak dan Polres Kab. Bekasi.

b. Posisi Kasus;
Pada tanggal 29 Oktober 2012 Masyarakat Bekasi Bergerak mendatangin para buruh di PT. Patria yang terletak yang sedang melakukan mogok kerja, masyarakat tersebut melakukan penyerangan terhadap para buruh dengan melakukan kekerasan supaya para buruh menghentikan mogok kerja yang dilakukan, akibat penyerangan tersebut ada 5 (lima) orang buruh yang mengalami luka.

c. Bentuk Pelanggaran Hak;
Kebebasan berserikat, Hak atas rasa aman dari ancaman kekerasan (Premanisme).

2. Cemi, dkk Buruh PT. Asietex Karawang.
a. Pelaku; Pengusaha HRD Manager: R. Hidajat dan Polisi

b. Posisi Kasus;
Cemi, dkk baru membentuk SP di tingkatan pabrik dan berdasarkan hasil rapat memutuskan untuk menuntut beberapa hak yang belum terpenuhi serta protes untuk beberapa kondisi kerja yang tidak layak berupa ketidaktersediaan beberapa perlengkapan pendukung kerja (gunting, pulpen, dll). Serta memprotes sikap HRD yang arogan. Keseluruhannya dituangkan dalam sebuah pamflet. Pihak pengusaha melaporkan pengurus SP/SB ke kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan di Pengadilan Negeri Karawang di Bebaskan.

c. Bentuk Pelanggaran Hak;
Kebebasan Berserikat, Hak atas Peradilan Yang Bersih, Adil dan Jujur (kriminalisasi)

3. Sultoni Federasi Prograsip
a. Pelaku; PT. Dong An Polres Kab. Bekasi.

b. Posisi Kasus;
Sultoni merupakan ketua Serikat Pekerja Federasi Progresip, dimana Serikat pekerja pada tanggal 7 September 2012  di PT. Dong An melakukan mogok kerja dengan tuntutan; hapus outsourcing dan hak-hak normative para pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Atas mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh, dilaporkan oleh pengusaha kepada Polres Kab. Bekasi pada bulan November 2012 Pengusaha melaporkan Sultoni ke Polres Kab. Bekasi dan Pada tanggal 28 Januari 2013 Sultoni ditetapkan sebagai tersangka perbuatan tidak menyenangkan.

c. Bentuk Pelanggaran hak;
Kebebasan Berserikat, Hak atas Peradilan Yang Bersih, Adil dan Jujur.

4. Kodirin dkk (4 orang) Kab. Tangerang
a. Pelaku; Aparat Kepolisian dan TNI

b. Posisi Kasus;
tanggal 3 Oktober 2012 dilakukan kegiatan mogok kerja di seluruh Indonesia salah satunya dilaksanakan di Tangerang, dimana ketika proses mogok ini para buruh mengajak buruh yang bekerja di LG Electronic terlibat dalam mogok nasional. Namun tindakan tersebut dihalang-halangi oleh Kepolisian dan TNI yang mengakibatkan buruh dipukul, ditendang dan dikeroyok serta terkena lemparan batu dari aparat.

c. Bentuk Pelanggaran Hak;
Kebebasan berserikat, Hak atas rasa aman dari ancaman kekerasan.

5. Sartono Kota Tangerang
a. Pelaku; Polsek Karawaci Cimone Tangerang. Kejaksaan Negeri Tangerang dan PT. Panarub Industri.

b. Posisi Kasus;
Sartono adalah Buruh PT Panarub Industri yang bekerja di bagian tehnik, yang telah bekerja di PT Panarub Industri selama 15 tahun juga merupakan anggota serikat pekerja. dikriminalisasi oleh Polsek Karawaci karena klien menegur atasannya yang berlaku kasar terhadap rekan kerja klien. Kemudian Sartono dilaporkan oleh PT. Panarub Industri dan dijadikan sebagai tersangka oleh Polsek Karawaci Cimone Tangerang dengan tuduhan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan, melanggar Pasal 335 KUHP atau Pasal 310 ayat 1 KUHP. Lalu Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menahan klien sejak tanggal 26 Juni 2012 di Rutan LP Pemuda Tangerang, dan menangguhkan  penahanannya pada tanggal 11 Juli 2012 karena adanya protes dari ribuan buruh di PT. Panarub. Namun perkara tersebut tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 17 Juli 2012, saat persidangan pertama digelar pengadu dari PT. Panarub Industri melakukan pencabutan perkara. Dan majelis hakim mengabulkan permohonan dari pengadu dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan delik aduan, sehingga menghentikan pemerikaan perkara.

c. Bentuk Pelanggaran Hak;
Kebebasan Berserikat. Hak atas Peradilan Yang Bersih, Adil dan Jujur (kriminalisasi)

6. Omih Buruh di PT. Panarub Kota Tangerang
a. Pelaku PT. Panarub Dwikarya. Polres Kota Tangerang.

b. Posisi Kasus;

Omih bekerja di PT. Panarub Dwikarya sejak tahun 2009 sebagai karyawan tetap. Pada tahun 2010 anaknya klien sakit, kemudian klien meminta cuti kepada pihak perusahaan untuk merawat anaknya yang sakit tetapi perusahaan mempersulit, mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Melihat penindasan yang dilakukan perusahaan maka klien bergabung dengan serikat pekerja pada bulan April 2012. Setelah itu klien sebagai anggota serikat pekerja menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan melakukan mogok kerja atas tidak dibayarkannya uang rapelan Upah minimum Kota untuk bulan Januari-Maret dan menuntut adanya kenaikan THR di tahun. lalu, perusahaan melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK terhadap pekerja yang mogok karena dianggap mengundurkan diri serta upah para tidak dibayarkan. Kemudian klien mengalami kekecewaan dan frustasi, dan pada tanggal 14 September 2012 klien mengirimkan SMS kepada 2 orang manajemen PT Panarub dan 5 orang temannya yang isi SMSnya; ,”Hati-hati untuk yang didalam PDK, malam ini sedang dirakit bom untuk meledakkan PDK esok hari. Atas SMS yang dikirimkan oleh klien Polres Kota Tangerang melakukan tindakan yang berlebihan yakni tanggal 28 September 2012 Pukul 21.45 melakukan penggeledahan rumah Klien tanpa menunjukkan surat penggeledahan, intimidasi terhadap keluarga klien. keluarga klien kemudian menghubungi klien supaya pulang karena Polres Kota Tangerang melakukan intimidasi, kemudian klien langsung pulang pada hari Sabtu, 29 September 2012, kemudian klien dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tangerang dan ditahan dengan tuduhan Pasal 336 KUHP dan Pasal 45 ayat 1 junto 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Bentuk Pelanggaran;
Hak atas peradilan yang jujur dan adil (Kriminalisasi), Kebebasan Berserikat.

7. Sukiswo,dkk (115 orang) Kota Tangerang.
a. Pelaku; PT.Intan Pertiwi Imdustri .Polres Kota Tangerang.

b. Posisi Kasus;
Sukiswo bekerja di PT. Intan Pertiwi sejak 7 Februari 2007 dengan status karyawan kontrak. Kemudian klien bersama-sama dengan pekerja sebanyak 123 orang mendirikan serikat pekerja yang bernama Serikat Buruh Nusantara (SBN) di PT.Intan Pertiwi pada awal Februari 2012 yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Kemudian Klien bersama pengurus serikat pekerja menjalankan tugas dan fungsi serikat pekerja dengan mendesak pengusaha memenuhi hak-hak normatif pekerja yang tidak diberikan oleh perusahaan seperti cuti haid, mengenai kontrak yang berulang-ulang terhadap pekerja, membayarkan upah pekerja sesuai dengan keputusan gubernur Prov. Banten, meminta kenaikan transportasi, memberikan waktu sholat jumat pekerja, kenaikan upah berskala. Akibatnya klien dan pengurus serikat pekerja di PHK perusahaan. Atas tindakan perusahaan yang melakukan PHK sewenang-wenang terhadap pengurus serikat pekerja, maka anggota serikat pekerja pada bulan Mei 2012 melakukan mogok kerja. Pada saat Pekerja melakukan mogok kerja mendapatkan kekerasan dari sekelompok orang yang ingin membubarkan aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja, namun pihak kepolisian membiarkan sekelompok orang tersebut melakukan kekerasan terhadap pekerja yang sedang melakukan mogok kerja kemudian perusahaan melakukan PHK sepihak kepada seluruh anggota dan pengurus serikat yang berjumlah 115 orang, dan sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini sukiswo,dkk tidak lagi mendapatkan upah.

c. Bentuk Pelanggaran;
Kebebasan berserikat, Hak atas rasa aman dari ancaman kekerasan (Premanisme).

8. Sahrudin buruh di Kab. Sukabumi

a. Pelaku; PT. Afix Kogyo Polsek Cicurug, Kejaksaan Negeri Sukabumi

b. Posisi Kasus;
Sahrudin bekerja di PT. Afix Kogyo sejak tahun 1998. Klien bersama-sama dengan pekerja lain membentuk serikat pekerja Pada tahun 2011 yang diketuai oleh Klien. Setelah terbentuk serikat pekerja klien selaku ketua serikat pekerja menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan pembelaan terhadap anggotanya, persoalan yang muncul ketika anggota serikat pekerja merangkap sekaligus sebagai anggota koperasi, dan pada saat itu melakukan pengaduan kepada Sahrudin mengenai tidak terpenuhinya hak-hak mereka seperti uang simpanan wajib dan sukarela. Atas pengaduan dari anggota serikat pekerja, klien pada tanggal 2 Maret 2012 dan wakil ketua serikat pekerja menemui Ibu Yani selaku ketua koperasi, mempertanyakan mengenai ketidakhadiran Ibu Yani untuk membahas permasalahan hak-hak anggota koperasi, secara tiba-tiba Ibu Yani langsung berteriak histeris dan memukul klien dengan menggunakan sebuah kalkulator dilanjutkan dengan kembali memukul klien dengan menggunakan beberapa tumpukan buku yang tergeletak diatas meja yani secara membabi buta. Namun, tiba-tiba yani pingsan. Kemudian pada tanggal 20 September 2012 Polsek Cicurug Sukabumi menjadikan klien sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan terhadap Yani. Saat ini perkaranya sudah disidangkan.

c. Bentuk Pelanggaran
Hak atas pengadilan yang adil dan jujur.

9. Luviana Jurnalis di Metro Tv

a. Pelaku; Partai Nasdem, Polres Jakarta Pusat.

b. Posisi Kasus;
Luviana merupakan Jurnalis yang bekerja sejak tahun 2002 dengan jabatan sebagai Asisten Produser. Atas permasalahan yang dialami oleh Luviana, masyarakat dari berbagai elemen mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Luviana untuk melawan PHK sewenang-wenang. Kemudian berbagai elemen masyarakat sipil tersebut membentuk Aliansi Melawan Topeng Restorasi (Aliansi Metro). Dimana Aliansi Metro menggelar aksi damai di depan kantor Surya Paloh, pemilik stasiun televisi Metro TV dan pendiri partai NasDem, pada haru Rabu 16 Januari 2013. Tujuan Aksi tersebut  untuk menagih janji Surya Paloh agar mempekerjakan kembali Luviana, asisten produser Mentro TV yang diPHK sepihak tanpa alasan yang dibenarkan peraturan, dan mengingatkan Surya Paloh membayar gaji Luviana yang tidak dibayar meski belum ada keputusan pengadilan. Aksi Premanisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan partai Nasional Demokrat (Nasdem) berjumlah sekitar 30 orang. Mereka keluar dari kantor Partai Nasdem dan langsung melakukan kekerasan kepada massa aksi yang berjumlah 19 orang. Mereka mengejar massa demontrasi hingga kocar kacir dan menghancurkan kaca mobil komando yang dibawa oleh Aliansi Metro. Pada saat terjadi kekerasan, Polisi melakukan pembiaran, tidak menangkap dan menghalau tindakan pelaku yang melakukan kekerasan tersebut. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap massa Aliansi Metro karena desakan massa aliansi Metro.

c. Bentuk Pelanggaran;
Hak atas rasa aman dari ancaman kekerasan (Premanisme).
 
Ditulis oleh Maruli Rajagukguk 
Sumber: http://catatanmaruli.blogspot.com/2013/10/buruh-yang-mengalami-kriminalisasi-dan.html#pages/1