SEKBER BURUH
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat
==================================================================
Press Release
Rezim Kapitalis SBY-BOEDINO telah gagal menyejahterakan rakyat
Bangun Pemerintahan Rakyat yang Anti Kapitalisme dan Imperialisme
Dalam beberapa tahun ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang meliberalisasikan berbagai macam sektor di Indonesia. UU tersebut sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal baik asing maupun dalam negeri. Keberadaan UU tersebut tidak melindungi sumber-sumber kekayaan alam dan sumber penghidupan rakyat Indonesia.
Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim-rezim pasca Orde Baru membuat sumber-sumber kekayaan alam negeri dijarah dan dieksploitasi habis-habisan mulai dari hutan, pertambangan, pangan, energi, ketenagalistrikan, kelautan dan lain lain. Bahkan tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.
Proses liberalisasi tersebut berjalan mulus. Melalui aparatus birokrasi pemerintahan yang berkuasa hingga partai-partai politik yang ada di parlemen, semua setia melayani kepentingan kaum modal di Indonesia.Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak berbeda dengan boneka yang bisa dipermainkan, tidak berbeda pula seperti robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal.
Pemerintahan ini bukanlah pemerintahan yang melindungi rakyatnya dari penjajahan korporasi asing, bahkan sebaliknya pemerintahan ini telah menjadi kaki tangan korporasi asing tersebut. Jalan keluar bagi kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia adalah mengganti rezim yang tunduk pada kekuatan kapitalis dan imperialis dan menggantinya dengan pemerintahan rakyat yang menjalankan program-program nyata, seperti:
1. Penghapusan Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja
Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang kokoh.
2. Lawan Politik Upah Murah
Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya. Bahkan untuk menarik investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terang-terangan mempromosikan bahwa upah buruh di Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnya.
3. Tolak Kenaikan Harga BBM
Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi. Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin sengsara.
4. Lawan perampasan tanah rakyat oleh negara dan korporasi
Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.
5. Wujudkan Pendidikan Gratis
Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di akses oleh rakyat. Rakyat miskin membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan.
6. Pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi
Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi. Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.
Jakarta, 29 April 2012
Humas Presidium Sekber Buruh
1. Ilhamsyah : 0812-192-355-52
2. Sultoni : 087-87-87-25-873
3. John : 0813-884-625-34 / jon_merdeka@yahoo.com
4. Surya : 0815-743-043-91 / suryanta@gmail.com
5. Adhi W : adinesia@yahoo.fr
LAWAN KAPITALISME DAN IMPERIALISME
BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat
==================================================================
Press Release
Rezim Kapitalis SBY-BOEDINO telah gagal menyejahterakan rakyat
Bangun Pemerintahan Rakyat yang Anti Kapitalisme dan Imperialisme
Dalam beberapa tahun ini, pasca ditandatangainya Letter of Intent (LOI) dengan IMF, begitu banyaknya produk UU yang meliberalisasikan berbagai macam sektor di Indonesia. UU tersebut sesungguhnya lebih menguntungkan para tuan modal baik asing maupun dalam negeri. Keberadaan UU tersebut tidak melindungi sumber-sumber kekayaan alam dan sumber penghidupan rakyat Indonesia.
Liberalnya kebijakan yang disahkan rezim-rezim pasca Orde Baru membuat sumber-sumber kekayaan alam negeri dijarah dan dieksploitasi habis-habisan mulai dari hutan, pertambangan, pangan, energi, ketenagalistrikan, kelautan dan lain lain. Bahkan tidak hanya eksploitasi alam, eksploitasi terhadap manusia Indonesia pun dilakukan secara sistematis, mulai dari upah buruh yang sangat murah baik yang ada di dalam maupun diluar negeri (TKI) hingga menjadikan rakyat Indonesia hanya sebagai konsumen bagi produk-produk mereka.
Proses liberalisasi tersebut berjalan mulus. Melalui aparatus birokrasi pemerintahan yang berkuasa hingga partai-partai politik yang ada di parlemen, semua setia melayani kepentingan kaum modal di Indonesia.Dalam posisi negara sebagai alat kepentingan klas pemodal, berarti bahwa rezim yang berkuasa akan terus bekerja keras untuk menjalankan program-program liberalisasi. Hal ini terbukti hingga sekarang sejak berkuasanya elit-elit politik rezim borjuasi SBY-Boediono hanyalah menjadi alat yang tidak berbeda dengan boneka yang bisa dipermainkan, tidak berbeda pula seperti robot yang begitu mudah dikendalikan, tepatnya Indonesia menjadi negara terjajah yang tidak memiliki kedaulatan apapun kecuali hanya sebagai pelayan para tuan modal.
Pemerintahan ini bukanlah pemerintahan yang melindungi rakyatnya dari penjajahan korporasi asing, bahkan sebaliknya pemerintahan ini telah menjadi kaki tangan korporasi asing tersebut. Jalan keluar bagi kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat Indonesia adalah mengganti rezim yang tunduk pada kekuatan kapitalis dan imperialis dan menggantinya dengan pemerintahan rakyat yang menjalankan program-program nyata, seperti:
1. Penghapusan Liberalisasi Pasar Tenaga Kerja
Prinsip-prinsip liberal, fleksibel dan terdesentralisasi dalam urusan ketenagakerjaan dijalankan dengan sistem yang dikenal sebagai Labor Market Flexibility (Sistem Pasar Kerja yang Lentur). Dengan sistem ini, diterapkanlah sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini diperkuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK, semakin mudah dihisap dan semakin mudah dirampas hak-haknya. Kaum buruh menjadi tak lebih dari sehelai tisu yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan dibuang pada saat tidak dibutuhkan. Padahal kaum buruhlah sejatinya yang mengubah kapas menjadi benang, mengubah pasir dan semen menjadi pondasi beton yang kokoh.
2. Lawan Politik Upah Murah
Beberapa regulasi atau aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melegitimasi politik upah murah beberapa diantaranya Permenaker No.17/2005 tentang 46 Komponen KHL yang sudah tidak lagi mampu memajukan peradaban klas buruh dengan kata lain sudah tidak relevan lagi menjawab kebutuhan hidup layak dalam arti sebenar-benarnya layak secara manusiawi, akan teapi semata-mata hanya menempatkan buruh sama seperti alat kerja lainnya: mesin, kendaraan, dll. Artinya hanya memenuhi kebutuhan agar buruh dapat bekerja kembali keesokan harinya. Bahkan untuk menarik investasi asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terang-terangan mempromosikan bahwa upah buruh di Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Lainnya.
3. Tolak Kenaikan Harga BBM
Memang harga BBM tidak jadi dinaikan pada tanggal 1 april yang lalu, tapi cepat atau lambat harga BBM pasti akan naik. Pemerintahan SBY-BOEDINO adalah pemerintahan yang tunduk pada kekuasaan sistem kapitalisme, maka harga BBM akan terus naik untuk melayani kerakusan kaum modal, sebab kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing karena harga jualnya makin tinggi. Pemerintah tidak mempedulikan kaum buruh dan keseluruhan rakyat bahwa kenaikan harga BBM hanya akan membuat kehidupan rakyat semakin sengsara.
4. Lawan perampasan tanah rakyat oleh negara dan korporasi
Sudah berapa ribu hektar tanah dirampas oleh negara dan korporasi, sudah berapa ribu orang yang terbunuh akibat mempertahankan tanah yang dirampas tersebut. Seringkali perampasan tanah tersebut melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sedikitnya ada 106 konflik agraria yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan, lebih dari 535.197 hektar dan lebih dari 517.159 keluarga petani penggarap yang menjadi korban. Intensitas konflik tertinggi terjadi di sektor perkebunan besar sebanyak 45 kasus, konflik lahan korban pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, sebanyak 41 kasus. Sektor kehutanan sebanyak 13 kasus. Sektor pertambangan sebanyak 3 kasus, tambak 1 kasus, perairan 1 kasus, dan konflik lainnya sebanyak 2 kasus. Pada bulan Januari-Oktober 2011, sedikitnya ada 20 orang petani tewas ditembak aparat dan 57 petani luka-luka akibat konflik agraria.
5. Wujudkan Pendidikan Gratis
Pendidikan nasional hari ini telah dileberalisasikan sehingga berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak dapat di akses oleh rakyat. Rakyat miskin membutuhkan akses yang luas terhadap pendidikan nasional untuk memajukan tenaga produktif dan peradabannya. Dan yang terpenting pendidikan dapat membebaskan dari ketertindasan kaum pemilik modal. Maka pendidikan harus gratis, ilmiah dan bervisi kerakyatan.
6. Pencabutan segala produk Undang-undang anti-Demokrasi
Meskipun Rezim otoritarian Orde Baru telah tumbang dan digantikan oleh rezim baru, namun wataknya tidak pernah berganti, yaitu masih menjadi kaki tangan kapitalis/imperialis dan masih berwatak anti-demokrasi. Dari berbagai macam produk undang-undang yang telah dibuat, banyak sekali undang-undang yang anti terhadap demokrasi, diantaranya UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan, yaitu RUU Kamnas. Dalam perjuangan ini juga tujukan untuk melawan kembali menguatnya ancaman militerisme TNI yang mulai perlahan masuk dalam kehidupan sipil masyarakat Indonesia seperti penanganan aksi BBM beberapa waktu yang lalu, kemudian pembelian alat-alat persejataan militer yang menguras APBN yang sesungguhnya digunakan untuk memerangi rakyatnya sendiri.
Jakarta, 29 April 2012
Humas Presidium Sekber Buruh
1. Ilhamsyah : 0812-192-355-52
2. Sultoni : 087-87-87-25-873
3. John : 0813-884-625-34 / jon_merdeka@yahoo.com
4. Surya : 0815-743-043-91 / suryanta@gmail.com
5. Adhi W : adinesia@yahoo.fr
LAWAN KAPITALISME DAN IMPERIALISME
BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA
No comments