SEKBER BURUH, Jakarta – Aksi demo yang akan dilakukan komponen-komponen masyarakat hanyalah sebatas mengkirtisi kepemimpinan Presiden SBY, yang belakangan ini dinilai lebih peduli memikirkan partainya ketimbang memikirkan kondisi rakyat yang makin sulit dalam kehidupan sosial ekonominya.
Para aktivis mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber Buruh) akan melakukan rapat akbar di Tugu Proklamasi. Rapat ini sedianya akan dilaksanakan pukul 11: 00 WIB, Minggu, (24/03).
Koordinator Sekber Buruh, John Oktavianus Silaban mengatakan, rapat akbar merupakan deklarasi manifesto politik buruh dan rakyat Indonesia. “Cukup sudah kekuasaan elit, ini saatnya kekuasaan rakyat, rapat akbar ini di hadiri 3000 buruh yang datang di Tugu Proklamasi, ” kata John saat dihubungi wartawan Sabtu (23/03).
Namun dikatakan olehnya, aksi buruh ini bukan merupakan suatu rangkaian dari aksi yang akan digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia untuk mengkudeta SBY. “Bukan bagian MKRI, Rapat akbar rakyat Indonesia terutama buruh, hanya digelar di Tuprok saja,” ujarnya. Sebab menurutnya, kebijakan dan produk hukum perburuhan tidak berpihak pada kaum pekerja. Pasalnya, UU Ketenagakerjaan masih terus terjadi pelanggaran dan praktek Outsourching dan sistem kerja kontrak, padahal buruh tersebut yang berhubungan langsung dengan produksi. “Buruh punya sikap politik terhadap situasi hari ini,” pungkasnya.
Para aktivis mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber Buruh) akan melakukan rapat akbar di Tugu Proklamasi. Rapat ini sedianya akan dilaksanakan pukul 11: 00 WIB, Minggu, (24/03).
Koordinator Sekber Buruh, John Oktavianus Silaban mengatakan, rapat akbar merupakan deklarasi manifesto politik buruh dan rakyat Indonesia. “Cukup sudah kekuasaan elit, ini saatnya kekuasaan rakyat, rapat akbar ini di hadiri 3000 buruh yang datang di Tugu Proklamasi, ” kata John saat dihubungi wartawan Sabtu (23/03).
Namun dikatakan olehnya, aksi buruh ini bukan merupakan suatu rangkaian dari aksi yang akan digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia untuk mengkudeta SBY. “Bukan bagian MKRI, Rapat akbar rakyat Indonesia terutama buruh, hanya digelar di Tuprok saja,” ujarnya. Sebab menurutnya, kebijakan dan produk hukum perburuhan tidak berpihak pada kaum pekerja. Pasalnya, UU Ketenagakerjaan masih terus terjadi pelanggaran dan praktek Outsourching dan sistem kerja kontrak, padahal buruh tersebut yang berhubungan langsung dengan produksi. “Buruh punya sikap politik terhadap situasi hari ini,” pungkasnya.
.jpg)
No comments