FPBI Mengutuk Kekerasan Polisi dan Preman Terhadap Buruh

FPBI

SEKBERBURUH, BEKASI - Tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi, kaum buruh juga diperlalukan tidak manusiawi. Sore ini, tanggal 21 November 2014, Aparat keamanan yang bekerja bersama ormas-ormas di kabupaten bekasi melakukan tindakan kekerasan yang brutal. Demonstrasi kaum buruh yang secara hukum dilindungi oleh Undang-undang dibubarkan secara paksa. Kaum buruh juga mendapat perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan yang terencana. Sangat terlihat rapi dan terkoordinir dari gerakan-gerakan ormas tersebut. Kami menduga kondisi ini telah direncanakan sebelumnya.

Sejak satu bulan ini, ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikaan upah. Para buruh berkonsentrasi di gedung tempat Dewan Pengupahan yang mengadakan rapat untuk menentukan besaran Upah Minimum. Parah buruh hadir diluar gedung untuk memberikan dorongan moral kepada wakil-wakkilnya yang sedang memperjuangkan kenaikan upah bagi penghidupan mereka. Namun, wakil dari Apindo tidak mau menerima usulan dr serikat pekerja, jika kita lihat tuntutan buruh di kabupaten bekasi sangatlah wajar UMK di kisaran Rp. 3.000.000. Ini sangat realistis, melihat bahwa Bekasi memiliki kawasan terbesar di Indonesia. Bandingkan dengan kota-kota yang lainnya, misal beberapa daerah di jawa timur yg angkanya mencapai Rp. 2.700.000. Sementara itu wakil dari Pemerintah Kab. Bekasi juga tidak mau menggubris masukan dari buruh, surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris.

Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Apalagi kebijkan pemerintah yang menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat intimidasi dari pihak manajemen, seperti skorsing dan ancaman PHK.

Tidak ada jalan lain bagi kami untuk dapat mendongkrak kenikan upah ke angka yang lebih tinggi selain dengan cara berdemonstrasi di jalanan, di kawasan industri dan di pusat-pusat pemerintahan. Membubarkan aksi demonstrasi ini berarti mematikan perjuangan kami untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Kami adalah bagian dari rakyat Indonesia, dan tumpah darah Indonesia yang harus dilindungi kesejahteraanya dan hak-haknya secara konstitusional. Namun, Polisi dan bahkan Pemerintah tidak melakukannya, lebih daripada itu malah menjadi bagian dari sistem yang menindas kami. Sungguh terlihat jelas bahwa ormas-ormas tersebut melindungi kepentingan pemilik modal di kawasan industri untuk memberangus gerakan buruh yang sedang berjuang. Dan kondisi ini bukan hal yang baru, tahun lalu, 2013 kejadian seperti ini juga pernah terjadi, korban banyak berjatuhan dari kaum buruh, namun hukum tidak pernah ditegakkan, pelakunya tidak pernah diadili. Hari ini kejadian itu terulang kembali, kaum buruh menghadapi serangan yang brutal.

Dengan ini kami kaum buruh di Kabupaten Bekasi menyatakan:

1. Mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dan elemen-elemen ormas di Kab. Bekasi.
2. Hukum tegas dan adili para pelaku kekerasan.
3. Naikkan Upah Minimum sesuai tuntutan kaum buruh.

Federasi Perjuangan Buruh indonesia

Ketua Umum

Santoso Widodo