 |
| Aksi Sekber Buruh |
SEKBERBURUH, JAKARTA - Presidum Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh, Paulus Surya, mengungkapkan adanya indikasi bahwa negara Indonesia sudah semakin represif secara legal melalui berbagai kebijakan. Bahkan, kata dia kondisi negara saat ini mengarah ke anti demokrasi.
Menurutnya, belakangan ini ada beberapa Undang-Undang yang esensinya justru berpotensi mengekang kebebasan demokrasi Indonesia.
"Kami kira di sini ada peran kepentingan yang anti pada rakyat, karena memang negara ini berdiri pada kelompok yang bermodal sehingga segala sesuatu yang menghambat laju akumalasi modal akan dibangun oleh gerakan anti rakyat," ungkap Paulus di LBH Jakarta, Minggu (29/4/2012).
Diakuinya, metode mogok kerja di kawasan industri, tol dan sebagainya harus dilihat sebagai bentuk riil kemarahan masyarkat yang pada umumnya kaum buruh yang selama ini menderita.
Kesengsaraan buruh dipaparkannya dimulai dari upah yang murah, dan alat perbudakan modern. Bahkan permintaan buruh pun tidak disikapi secar bijak oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab. "Justru tindakan pengekangan terhadap kebebasan demokrasi terjadi. Padahal cermin kemarahan rakyat tidak diperhatikan dan disambut baik oleh pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Sultoni yang juga Presidium Sekber mengatakan pemerintah seharusnya bertanggung jawab pada jaminan sosial, bukan hanya upah yang layak, outsourcing, dan juga menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. "Kita juga mengkampanyekan bahwa SBY - Boediono sudah gagal," terangnya.
Sultoni menyatakan Sekber buruh berbeda dengan aksi buruh biasa. Karena akan berdemo soal jaminan sosial dan yang membedakan lagi adalah mereka berani menyerang soal kebijakan politiknya SBY-Boediono dan parlemen, serta berani memkampanyekan soal kapitalisme. (okezone)
No comments