 |
| Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM |
Tolak kenaikan Harga BBM, Buruh dan Mahasiswa Ancam Mogok
Created on Monday, 24 November 2014 17:18
Jakarta, GATRAnews - Rasa kecewa akibat kenaikan harga BBM diteriakkan oleh sejumlah organisasi gabungan mahasiswa dan buruh. Salah satunya, kelompok yang menamakan diri Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) siap bergerak menentang kebijakan pemerintah.Rencananya, Rabu (26/11) nanti, PPRI dan aliansinya akan melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM dengan menyerukan mogok nasional. "Kami akan melakukan aksi serentak pada 26 Oktober mendatang. Bila tak juga digubris, kami akan melakukan aksi yang secara massal dengan menghentikan aktivitas ekonomi yakni mogok umum yang dilaksanakan di 60 kabupaten/kota," kata Jubir PPRI Sultoni dalam agenda konprensi pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11).
PPRI mengklaim aksi demo tersebut rencananya akan diikuti serentak di 60 Kota/Kabupaten. Aksi di Jakarta akan terkonsentrasi di wilayah Salemba Jakarta Pusat. Mereka menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat khususnya kaum buruh.
"Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah ditengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh permenaker no 13 tahun 2012 masih jauh dari layak, " terangnya.
Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu. Sultoni juga mengatakan Aksi tersebut murni kekecewaan dari rakyat dan mahasiswa yang masih dimiskinkan oleh negara. Tidak ada unsur, lanjutnya, dengan pertikian elit di parlemen antara kubu KIH dan KMP "Konflik KIH versus KMP hanya perseteruan elit alias manuver yang hasilnya tidak ada hubungan dengan kesejahteran rakyat, " tandasnya.
Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI adalah AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA Bekasi, Marcubuana, KP FMK, PEMBEBASAN, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, KOMUNITAS RAKYAT TANPA PARTAI.
Penulis: Ervan Bayu
Editor: Nur Hidayat
 |
| Aksi PPRI Gagalkan Kenaikan BBM |
Ribuan Demonstran Tolak Kenaikan BBM, Kawasan Salemba Lumpuh
"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya. Dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya"
Jakarta, Aktual.co —Ribuan massa dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi blokade jalan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.
Mereka menolak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi, dan menolak upah murah buruh di Jakarta.
"Tanpa
harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan
macam harga kebutuhan hidup lainnya. Dan rakyat kecil yang paling
merasakan dampaknya," kata Koordinator Aksi, Marlo Sitompul, di Jakarta,
Rabu (26/11).
Dalam orasinya Marlo menuding pemerintahan sekarang sudah dilingkari orang-orang berpaham kapitalis.
"Pemerintah
Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri
mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing,"
ungkapnya.
Dalam aksinya, massa PPRI sebelumnya
melakukan 'longmarch' dari depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian
Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.
Ratusan Polisi Kawal Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Salemba
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi tolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi premium dan solar, kini terjadi di depan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).Hal demikian membuat ratusan personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polsek Senen, mengawasi aksi tersebut. Hasil pengamatan Warta Kota, nampak puluhan sepeda motor milik kepolisian menjadi pagar pembatas di Jalan Salemba Raya dan Jalan Diponegoro.
Hal demikian dilakukan agar para pengendara motor dan mobil dapat melintas dan para aksi yang tergabung dari buruh dan mahasiswa, tidak melebar memenuhi jalan.
Selain itu, nampak beberapa unit watercanon bertengger di bibir Jalan Diponegoro. Selain itu, ratusan kepolisian juga menghadang para aksi massa agar tidak melebar ke jalan Salemba Raya.
Seruan mereka terkait Presiden Joko Widodo terus diutarakan. Melalui pengeras suara di mobil komando, mahasiswa beralmamater merah ini menganggap Jokowi tidak penuhi janji.
"Mana janji Jokowi kepada rakyat. Mengapa rakyat ditindas seperti ini. Rakyat merasa kesulitan terhadap naiknya harga BBM," teriak orator aksi.
Kapolsek Senen, Kompol Kartono mengatakan, pihaknya menjamin akan mengawasi jalannya aksi hingga bubar. Bahkan dirinya akui, aksi tersebut tak berdampak kericuhan.
"Kami yakin, aksi ini berjalan dengan damai. Walaupun kemacetan tak bisa dihindari. Namun, kami upayakan sebisa mungkin untuk mengatur lalin dengan baik. Biar pengendara bisa melintas," kata Kapolsek.
Hingga berita ini diturunkan, aksi menolak kenaikkan harga BBM di Jalan Salemba Raya masih berlangsung. Terlihat kondisi arus lalin di jalan tersebut masih sama.
___________________________________________________________
Massa PPRI blokade jalan, tolak kenaikan BBM
JAKARTA. Massa Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) menggelar aksi demo atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di jalan Salemba Raya Jakarta Pusa. Aksi ini diikuti dengan memblokadi jalan."Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan Hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Kordinator Aksi Marlo Sitompul, Rabu (26/11).
Marlo melanjutkan, pemerintahan sekarang ini sudah di lingkari oleh orang kapitalis.
"Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak Asing," ungkapnya.
Dalam aksinya tersebut, PPRI sebelumnya melukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.
Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/massa-ppri-blokade-jalan-tolak-kenaikan-bbm/
Selanjutnya lihat : PPRI in Media (5)
Minta Harga BBM Kembali Diturunkan, PPRI Tutup Jalan Salemba
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan anggota Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) beraksi dengan memblokade Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).Dalam tuntutannya, PPRI mendesak pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait kebijakannya menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak upah murah yang diterima buruh di Jakarta.
"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Koordinator Aksi Marlo Sitompul di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurutnya, pemerintahan sekarang ini sudah dilingkari orang kapitalis. "Pemerintah Jokowi-JK adalah antek-antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing," ungkapnya.
Dalam aksinya tersebut, PPRI sebelumnya melakukan longmars dari depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuju Jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.
_______________________________________________________
Akan Gelar Aksi Serentak, PPRI Jawab Tantangan JK
RevolusiNews.com, Jakarta – Puluhan organisasi yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) akan menggelar aksi serentak di 60 kabupaten kota untuk mendesak pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.“Pada Rabu 26 November 2014 di 60 kota dan kabupatan kami akan bergerak pada momentum aksi serentak pertama. Untuk wilayah Jabodetabek akan terpusat di Jakarta tepatnya di kampus UI Salemba Jalan Salemba Raya pukul 13.00 wib. Ini titik tolak untuk dilanjutkan pada konsolidasi menuju mogok umum secara nasional,” ujar Sultoni dari PPRI dalam jumpa pers di Jakarta (24/11).
PPRI mengusung agenda antara lain batalkan kenaikan harga BBM, upah layak untuk buruh, hentikan represifitas aparat, nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital dan strategis bagi penambahan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat, berlakukan pajak progresif yang ketat bagi penambahan pendapatan negara.
“Kita akan turun di 60 kota, penetapan UMP belum dihitung dengan kenaikan harga BBM. PPRI menyerukan kepada rakyat untuk turun bersama melalukan aksi simpatik kumpul di Salemba Raya untuk menggelar rapat akbar mendesak pembatalan kenaikan harga BBM,” ajak Marlo Sitompul dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.
Adapun Lamen Hendra Saputra dari Aliansi Mahasiswa Indonesia mengatakan elemen mahasiswa akan bergerak dari kampus-kampus untuk bergabung dalam aksi PPRI 26 November 2014.
“Kita sudah bergerak di puluhan kampus di Jakarta untuk menjawab tantangan JK. Kita harus batalkan rencana kenaikan harga BBM di 2015 dan jawab provokasi JK bahwa penolakan kenaikan harga BBM hanya berjalan 2 minggu,” tegas Lamen.
Memurutnya, mahasiswa bersama PPRI akan membuktikan pada pemerintah bahwa mahasiswa tidak berjuang sendiri tapi bergabung dengan gerakan lain.
“Tanggal 26 November 2014 kami akan menggelar aksi serentak. Kami serukan pabrik dan kampus melakukan mogok nasional. Kami butuh presiden yang jujur dan tidak bertele-tele seperti Jokowi-JK. Kami merasa dikhianati oleh pemerintahan yang baru saja dilantik yang kerjanya hanya menindas rakyat dan melanjutkan program neoliberalisasi pemerintahan SBY Boediono,” tutup Lamen.
Bersambung ke: PPRI In Media (4)
Tolak BBM Naik, PPRI Klaim Aksi Serentak di 60 Kota
Jakarta, Seruu.com - Teriakan kekecewaan akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi digaungkan oleh sejumlah organisasi gabungan mahasiswa dan buruh. Salah satunya, kelompok yang menamaikan diri Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) siap bergerak menentang kebijakan pemerintah.
Rencananya, Rabu (26/11) nanti, PPRI dan aliansinya akan melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM.
PPRI mengklaim aksi demo tersebut rencananya akan diikuti serentak di 60 Kota/Kabupaten. Aksi di Jakarta akan terkonsentrasi di wilayah Salemba Jakarta Pusat. Mereka menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat khususnya kaum buruh.
"Parahnya, kenaikan harga BBM ini ditetapkan oleh pemerintah di tengah berbagai macam persoalan yang masih mendera rakyat pekerja. Komponen KHL yang menjadi basis dari upah minimum yang diatur oleh permenaker no 13 tahun 2012 masih jauh dari layak, " terang Jubir PPRI Sultoni dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Jakarta.
Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu.
Sultoni juga mengatakan Aksi tersebut murni kekecewaan dari rakyat dan mahasiswa yang masih dimiskinkan oleh negara. Tidak ada unsur, lanjutnya, dengan pertikian elit di parlemen antara kubu KIH dan KMP
"Konflik KIH versus KMP hanya perseteruan elit alias manuver yang hasilnya tidak ada hubungan dengan kesejahteran rakyat, " tandasnya.
Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI , AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA Bekasi, Marcubuana, KP FMK, PEMBEBASAN, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, KOMUNITAS RAKYAT TANPA PARTAI. [Simon]
Ribuan Massa PPRI Tutup Jalan Salemba
Jakarta, Seruu.com - Ribuan massa dari organisasi mahasiswa dan buruh yang mengatasnamakan Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menutup Jalan Raya Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).Dalam aksinya massa menolak keras kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PPRI menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan rakyat miskin dan kaum buruh.
Pantauan Seruu.com, akibat aksi ini ruas Jalan Salemba Raya dari arah Jatinegara menuju Senen lumpuh total. Selain itu, Jalan Diponegoro juga hampir lumpuh.
Dalam aksi ini, PPRI berharap Pemerintahan Jokowi-JK memiliki hati nurani dan segera membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat itu.
"Jokowi-JK rezim neolib. Turunkan harga BBM sekarang juga, " teriak kompak sejumlah peserta aksi
Adapun organisasi yang tergabung dalam PPRI , AMI (UI, IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, Paramadina, UBK, TRISAKTI, APP, Unisma Bekasi, Marcubuana, KP FMK, Pembebasan, LMND, FORMAD, FMN dan SMI, KANITA IISIP) FPBI, SBTPI, SGBN, KSN, SBMI, SPRI, KPOP, FBLP, POLITIK RAKYAT, PRP, KPO-PRP, KPRI, Komunitas Rakyat Tanpa Partai.
Hingga berita ini diturunkan, aksi ribuan massa ini masih berjalan damai. Ratusan aparat Kepolisian terlihat berjaga mengamankan aksi ini. Sejumlah mobil water canon dan baracuda telah dipersiapkan. Namun masih terparkir sekitar 1 kilometer dari tempat konsentrasi massa PPRI. [Simon]
Bersambung Ke PPRI In Media (3)
 |
| PARA anggota Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) yang terdiri dari
buruh dan mahasiswa dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11/2014). PRRI
akan melakukan aksi nasional di 17 provinsi dan 60 kab/kota mulai 26
November 2014.Photo: ARIE C. MELIALA/"PRLM |
Rabu Lusa, Buruh dan Mahasiswa Aksi Besar-Besaran
JAKARTA, (PRLM).- Para buruh dan mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM memang Rp 2.000/l, tetapi dampaknya membuat harga apa pun menjadi naik saat ini.Aksi unjuk rasa ini diserukan Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) yang akan dilakukan di 17 provinsi dan 60 kab/kota. Beberapa provinsi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Jakarta, dll.
Hal itu dikemukakan anggota PPRI dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/11/2014). Koordinator Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) Sultoni mengatakan pemerintah tengah menutup mata atas kesulitan yang dirasakan buruh.
"Kami sadari kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kami akan merespons dan membuktikan kekuatan. Kami akan tunjukkan penentangan sehebat-hebatnya," kata Sultoni. (Arie C. Meliala/A-88)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/305884
____________________________________________________________________________________
 |
Ribuan orang yang tergabung dalam Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi dengan Memblokade jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. (Komaruddin Bagja/Sindonews) |
Tolak BBM Naik, PPRI Blokade Jalan Salemba
JAKARTA - Ribuan orang yang tergabung dalam Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi memblokade Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.Mereka menolak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak upah murah yang diterima buruh di Jakarta.
"Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Kordinator Aksi Marlo Sitompul di Jakarta di Salemba, Rabu (26/11/2014).
Marlo melanjutkan, pemerintahan sekarang ini sudah di lingkari oleh orang kapitalis.
"Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing," ungkapnya.
Sebelum melakukan blokade Jalan Salemba, PPRI melakukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya.
Sumber: http://metro.sindonews.com/read/929442/31/tolak-bbm-naik-ppri-blokade-jalan-salemba-1416934800
Selanjutnya baca: PPRI in Media (2)
 |
| Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia |
Bersatu, Batalkan kenaikan harga BBM!
Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat!
Lawan Liberalisasi Ekonomi!
Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM?
- Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM sudah sangat jauh di atas biaya produksi—seharusnya dengan keuntungan 10 %, harga BBM hanya Rp 1700.
- Penggunaan BBM selama ini justru digunakan untuk aktivitas produktif; ada sekitar 76,3 juta sepeda motor di Indonesia, sementara mobil penumpang hanya sekitar 10,4 juta, dan sebagian besar digunakan untuk hilir mudik mencari nafkah, bukan untuk hura-hura.
- Kenaikan harga BBM justru mempermudah SPBU yang dikuasai oleh Swasta (terutama Internasional) merajalela—karena harga BBM menjadi sama dengan harga internasional. Sudah ada ijin untuk 80 ribu SPBU Asing yang siap beroperasi di Indonesia pasca kenaikan harga BBM ini.
- Persoalan lainnya adalah selama ini pengelolaan tambang minyak sebagian besar dikelola oleh swasta (terutama internasional) sehingga hanya 25 % saja hasil minyak bumi yang menjadi “hak” negara, sehingga kebutuhan dalam negeri selalu kurang dan harus membeli ke swasta dengan harga sangat mahal.
- Pemerintah mengatakan dana BBM akan dialihkan ke infrastuktur—jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara dll---kenyataannya selama ini semua pembangunan infrastruktur tidak membuat rakyat semakin sejahtera, melainkan hanya untuk memfasilitasi para pemodal dalam melakukan usahanya.
- Tanpa harus menjadi Presiden atau menteri, atau pengamat ekonomi, kenaikan harga BBM jelas memicu kenaikan berbagai macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya---sekarang kita sudah merasakan hidup makin sulit karena kenaikan harga BBM kemarin.
- KIS-KIP atau kartu lainnya, selain hanya untuk sebagian kecil rakyat, juga tidak cukup untuk mengatasi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.
- Sementara rakyat dipaksa untuk semakin “berhemat”, di sisi lain, tidak ada pengurangan yang signifikan untuk fasilitas-gaji para Pejabat-Pejabat Negara (mereka tetap hidup sangat kaya; mobil mewah, rumah mewah, makanan mewah, ke rumah sakit pun bisa ke luar negeri, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, bahkan jalan-jalan pun ke luar negeri).
- Juga tidak ada usaha pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan Indonesia—yang selama ini hanya dinikmati sebagian kecil orang, menjadi lebih merata. 10 orang terkaya di Indonesia, total kekayaannya mencapai 620 Trilyun atau sama dengan total upah untuk 1 juta buruh DKI selama dua puluh tahun (dengan UMP 2015 sebesar 2,7 juta)
- Buruh adalah bagian dari kelompok masyarakat yang karena kerjanya, membuat kita semua bisa menggunakan baju, celana, listrik, alat elektronik, tranportasi, obat, rumah dan lain sebagainya—pendek kata, tanpa kerja buruh, dunia mati.
- Selama puluhan tahun, buruh Indonesia hanya diperas tenaganya, dan tak pernah mendapatkan kejahteraan yang memadai---sama dengan rakyat miskin non buruh formal. Ini membuat selama puluhan tahun, kerja buruh (yang menghasilkan barang-jasa) justru sebagian besar dinikmati oleh pengusaha dan tentu saja pemerintah.
- Sehingga anak-anak buruh dan keluarga buruh tidak bisa berkembang sebagai manusia yang seutuhnya—tinggal dikontrakan kumuh, makan kurang gizi, tak berkembang pengetahuan, dan bentuk bentuk ketertinggalan lainnya.
- Alasan bahwa pengusaha akan bangkrut, adalah alasan untuk menakut-nakuti buruh—dan sekaligus mencari dukungan masyarakat---agar buruh tidak menuntut kenaikan upah yang cukup memadai, karena belum ada bukti bahwa mayoritas perusahaan bangkrut karena kenaikan upah, dan misalnya perusahaan bangkrut harusnya pemerintah bisa menalangi dengan memberikan suntikan modal atau jenis-jenis bantuan lainnya, tanpa harus mengorbakan buruh.
- Saat ini, tuntutan buruh secara umum adalah kenaikan upah 30 %, walaupun Pemerintah sudah menetapkan kenaikan upah di bawah 30 %. Tuntutan kenaikan upah 30 % barulah sebatas untuk bertahan hidup sebelum BBM dinaikkan, belum untuk menjadi sejahtera. Oleh karenanya peningkatan upah harus segaris lurus dengan pembatalan kenaikan harga BBM.
- Persatuan rakyat adalah kunci. Selama ini gerakan penolakan kenaikan harga BBM masih didominasi oleh mahasiswa. Sedangkan gerakan buruh yang bergolak di beberapa daerah dalam menuntut upah belum banyak mengangkat penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Begitu juga rakyat di kampung-kampung, belum bergerak sama sekali. Padahal kenaikan harga BBM dan Upah Murah, justru akan semakin memiskinkan rakyat di setiap sektor baik buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, maupun pelajar-mahasiswa. Sedangkan gerakan mahasiswa mendapat kesulitan dalam memperluas perlawanan karena sering diadu-domba dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan ‘rakyat’. Sehingga yang dibutuhkan untuk memenangkan perjuangan adalah bersatunya Buruh, Pemuda-Mahasiswa, Miskin kota, dan Tani.
- Pergerakan inipun tidak bisa lagi bergerak secara lokal, tanpa pergerakan dan perlawanan secara nasional yang lebih massif dan lebih kuat. Perlawanan yang massif secara nasional—apalagi jika sudah menyatu kekuatan mahasiswa, buruh dan rakyat miskin—akan sanggup menghadapi upaya untuk membenturkan aksi mahasiswa dengan rakyat, sekaligus sanggup menghadapi tindakan respresif aparat yang semakin hari semakin keras.
- Oleh karena itu, bergabung bersama kami dalam PERLAWANAN SERENTAK NASIONAL pada 26 November yang akan meliputi 15 Propinsi dan 60 kota.
- Perlawanan Serentak Nasional akan menjadi bagian dalam persiapan menuju Pemogokan Umum Rakyat—di mana buruh akan menghentikan produksi di pabrik-pabrik, mahasiswa akan mogok belajar, kaum miskin kota akan mogok berativitas; Intinya sebuah pemogokan besar-besaran! Karena tanpa desakan yang sangat kuat, mustahil kenaikan harga BBM bisa dibatalkan, mustahil kenaikan upah minimal 30 % bisa didapatkan. Intinya, mustahil ada perubahan, jika rakyat tidak bergerak dengan gelora perlawanan yang pantang menyerah.
- Untuk mahasiswa di Jabotabek, kaum buruh di Jabotabek, rakyat miskin di Jabotabek, dan untuk siapapun yang sudah bosan dengan kemiskinan, sudah bosan dengan tipuan elit, sudah muak dengan ketidakadilan, marah dengan kenaikan harga BBM, marah dengan pendapatan yang selalu kurang; Datang dan Berkumpul bersama kami dalam “Perlawanan Rakyat “ Hari Rabu, 26 November 2014; Jam 13.00 di depan Universitas Indonesia, Salemba. Kita akan satukan kekuatan menghadapi REJIM PENINDAS RAKYAT.
Namun itu, karena setiap orang yang ‘tak waras’ selalu berkata “kalau kamu jadi presiden juga akan menaikkan harga BBM” seraya mendukung kebijakan sesat pemerintah, maka kami perlu memberikan solusi yang mampu membatalkan kenaikan harga BBM.
Apa Solusinya?
Jangka Pendek:
- Pangkas biaya-biaya perjalanan pejabat negara; pangkas gaji dan tunjangan pejabat negara!
- Terapkan pajak progresif yang ketat bagi para pengusaha dan orang kaya!
- Berantas korupsi dan sita harta-harta koruptor bagi pemasukan negara!
- Tunda pembayaran hutang luar negeri!
- Hentikan liberalisasi ekonomi!
- Nasionalisasi sektor migas serta aset-aset vital lainnya bagi peningkatan pendapatan negara, kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat, dibawah kontrol rakyat!
- Hapus hutang luar negeri!
SGBN, FPBI, KSN, SBTPI, SBMI, GSPB, Frontjak, FBLP, RTP, GKRI, SPRI, AMP-HK, Aliansi Mahasiswa Indonesia (LMND, Semar UI, Formasi IISIP, GUNADARMA, UHAMKA, UIN, UP, UNAS, PARAMADINA, UBK, TRISAKTI, APP, UNISMA, UNTIRTA, KP FMK, PEMBEBASAN, FORMAD, FMN, SMI, KANITA IISIP), SGMK, KPOP, HMI STEI Rawamangun, KPRI, Rekan Indonesia, PRP, PPI, PPR, Politik Rakyat, KPO-PRP
 |
| Upah Buruh Jakarta Turun, Kok Bisa? |
Meskipun pemerintah telah menaikkannya hingga 11 persen dibandingkan UMP 2014 yang hanya Rp 2.441.302 per bulan, para buruh malah menganggap nilai UMP DKI Jakarta 2015 itu justru mengalami penurunan. Demikian penjelasan yang diutarakan oleh anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono.
“Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun. (Pada saat ini) akhirnya nilai itu akan tergerus dengan kenaikan harga BBM. Jadi kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen sama aja bohong,” ungkap Dedy pada Senin (24/11/2014) kepada media.
Jelas hal inilah yang membuat para buruh tidak bisa menerima keputusan tersebut. Selain nilainya kalah jauh dari besaran Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi, Jawa Barat yang pada tahun 2015 mendatang sebesar Rp 2,9 juta, angka tersebut memang dianggap para buruh belum bisa mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) mereka.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga ikut semakin mengurangi nilai dari UMP ini, karena pastinya harga kebutuhan pokok secara otomatis juga akan naik. Bahkan, saat dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), harga beberapa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, hingga sewa kamar pun sudah mengalami kenaikan.
“Saat kami melakukan survei KHL beberapa kebutuhan buruh sudah mengalami kenaikan. Naiknya cukup drastis seperti harga makanan dan minuman dan termasuk harga kos-kosan sudah naik,” jelas Dedy menambahkan alasan UMP DKI Jakarta 2015 harusnya lebih tinggi.
Sebenarnya, menurut Dedy, sejak awal buruh sudah merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar penetapan nilai UMP DKI Jakarta 2015 menjadi Rp 3 juta. Presiden KSPI Said Iqbal setuju menurunkan tuntutan kenaikan UMP DKI Jakarta dari 30 persen menjadi 22,9 persen atau dari Rp. 3,7 menjadi Rp. 3 juta saja. Namun, ternyata pemerintah merespon langkah tersebut dengan menetapkan UMK yang lebih rendah lagi, yakni hanya Rp 2,7 juta.
Oleh karena itu, para buruh berencana akan kembali menyampaikan tuntutan untuk merevisi keputusan tersebut dan menaikkan UMP DKI Jakarta 2015, setidaknya setara dengan UMK Bekasi 2015 sebesar Rp 2,9 juta.
Menurut Dedy, nilai Rp 2,9 juta itu menjadi perbandingan, karena Dewan Pengupahan Kota Bekasi sudah memasukkan nilai inflasi pada tahun 2015, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Sedangkan UMP DKI Jakarta 2015 hanya memperhitungkan KHL sebesar Rp 2.538.174,31, ditambah dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan.
“Saya kemarin sudah memformulasikan nilainya sama dengan Bekasi sebesar Rp 2.990.000. Nilai itu karena adanya penambahan inflasi sebesar 5,5 persen dan 10 persen dari nilai konversi terhadap kenaikan BBM. Saya pikir ini angka yang elegan,” tambah Dedy lagi.
Berkaitan dengan penolakan keputusan besaran upah Jakarta ini, rencananya buruh akan kembali berunjuk rasa pada Selasa (25/11/2014). Setelah itu, semua buruh dari berbagai daerah akan berkumpul di Jakarta pada Rabu (26/11/2014), untuk menuntut upah dan menolak kenaikan BBM di depan istana.
 |
| Aksi Menuntut Upah Layak Nasional |
SEKBERBURUH, JAKARTA - Tuntutan buruh adalah Upah Layak Nasional (ULN)
bukan upah murah yang dinilai sangat eksploitatif dan diskriminatif. Upah setiap daerah berbeda-beda satu
daerah dengan daerah yang lainnya, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan hidup yang layak sesungguhnya adalah sama. Ujar Nurdin, Ketua
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Cabang Jakarta, 15/11.
“Ada beberapa syarat yang
harus dilakukan sebelum pemberlakuan ULN salah satunya yaitu pemberlakuan Upah
Relatif Nasional (URN) yang harus ditinjau tiap 6 (enam) bulan sekali mengikuti
gerakan inflasi sehingga kualitas upah buruh di Indonesia semakin meningkat dan
mampu memenuhi segala kebutuhan hidup buruh dan keluarganya,” unkap Nurdin, Ketua
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Cabang Jakarta pada tanggal 15 November 2014 di Pulogadung..
Pekerja PT. Jakarta Central
Asia Stell (PT. JCAS) ini menuturkan, kategori upah seperti selama ini telah
menghasilkan banyak kelas buruh yang sakit secara fisik (kecelakaan kerja,
sakit fisik saat masa kerja, maupun sakit fisik saat sudah tidak ada lagi
hubungan kerja tetapi sesungguhnya disebabkan oleh kerja pada masa sebelumnya)
maupun sakit secara mental (tidak peduli secara sosial pada keluarga inti,
keluarga besar maupun pada lingkungan masyarakat, kerja menjadi tujuan hidup).
situasi demikian semakin meng-alienasi-kan (mengasingkan) kaum buruh baik atas
hasil kerjanya, atas lingkungan sosialnya sampai apada alienasi atas dirinya
sendiri.
Upah Relatif Nasional
(URN) merupakan perlindungan hak kaum buruh atas kualitas nilai upah
(nominal&riil) untuk mendapatkan kepastian hidup layak bagi kaum buruh dan
keluarganya. Besarnya Upah Minimum
Propinsi (UMP) disatu daerah dibandingkan daerah lain bukan berarti lebih
menguntungkan dibanding dengan daerah yang UMP-nya lebih kecil. Kenapa
demikian? karena besaran upah nominal harus berhadapan dengan besaran tingkat
harga suatu komoditi-semakin tinggi nominal upah maka semakin tinggi juga
tingkat inflasi (kenaikan harga). sehingga nominal tidak berkorelasi lurus
dengan kualitas upah rilnya.
Begitu juga dengan
daerah yang memiliki besaran UMP renda bahkan paling rendah pasti akan memiliki
kemampuan daya beli lebih rendah atas suatu komoditi. Sering sekali kita
mendengar bahwa salah satu alasan mendasar yang menjadi pembenaran dan
pengesahan besaran UMP yang berbeda adalah tinggi rendahnya inflasi yang tidak
sama dimasing-masing daerah.
Misalkan saja kita
menggunakan logika tuan penguasa dan pengusaha, pertanyaannya apakah ada
pengklasifikasian kebutuhan antara kebutuhan buruh yang memiliki upah rendah
dengan buruh yang menerima upah lebih tinggi?. Apakah perbedaan tingkat upah di
masing-masing daerah memiliki kesamaan perkembangan hidup layak buruh?. Jika
inflasi sebagai dasar lalu kenapa upah pegawai negeri seperti PNS, TNI, POLRI
bisa sama secara nasional?.
Lalu bagiamana dengan
pengusaha dengan perbedaan tersebut?. Bahwa bagi pengusaha tentu tetap akan
memberikan keuntungan. Pada situasi di mana upah buruhnya cukup tinggi
dibandingkan dengan daerah lain misalnya upah minimum provinsi DKI Jakarta,
situasi tersebut bagi tuan-tuan pengusaha sama sekali tidak mengalami kerugian. Pengusaha adalah pemilik
semua atas hasil-hasil kerja buruhnya sehingga penambahan nominal cost produksi
(upah constant) akan ditutupi dengan
keuntungan yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha.
Jika kita asumsikan
perusahaan perkembangannya benar-benar mengalami kerugian tentu tidak bisa
dijadikan kesimpulan bahwa faktor upah adalah penyebab utama dari kerugian
tersebut karena nominal upah dalam proses produksi hanya lah salah satu
komponen dari cost produksi. Dan menjadi tidak mungkin sebuah perusahaan
melepas productnya di pasaran di bawah harga produksinya karenanya akan selalu
di atas harga produksinya. Sehingga kerugian sebuah perusahaan bahkan sampai
terjadinya penutupan perusahaan terdapat banyak factor yang menyebabkan dan
sekali lagi kaum buruh yang pertama menjadi korban.
Upah Layak nasional
dengan prinsip relative atas dasar relatifnya upah harus dilakukan peninjauan
secara periodic (triwulan), jika
inflasi tidak mampu dikendalikan dan mengalami peningkatan yang signifikan maka
upah harus ditinjau dan disesuaikan dengan inflasi tersebut (upah dinaikkan). Akan tetapi tidak
berlaku sebaliknya-jika terjadi deflasi (penurunan
harga) peninjauan upah tidak menghasilkan penurunan nilai upah.
Dengan demikian Upah
Layak nasional dengan prinsip relative tidak saja sekedar persoalan kesamaan
nominal dan kesamaan kualitas upah secara nasional akan tetapi sebagai
pelindung hak rakyat atas upah yang layak bagi setiap buruh/pekerja menuju
perbaikan hidup yang manusiawi dan berkeadilan.
Upah layak nasional
sesungguhnya tidak bertentangan dengan cita-cita nasional sebaliknya menjadi
solusi pencapaian cita-cita nasional yaitu memberikan hak setiap warga Negara
atas pekerjaan dan penghidupan layak. Konsepsi tersebut memberikan beberapa
keuntungan diantaranya;
- Upah layak nasional yang sama secara nasional akan mampu memberikan standar kehidupan layak yang sama berdasarkan kemampuan daya beli buruh di masing-masing provinsi.
- Bahwa upah layak nasional akan mampu menghentikan perburuan atau pencarian upah murah di semua daerah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan modal dari satu daerah ke daerah yang lain seperti perpindahan pabrik yang sering menjadi senjata pengusaha untuk menakut-nakuti buruhnya.
- Upah layak nasional dalam jangka panjang akan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah baik dari kestabilan kemampuan daya beli maupun dari investasi modal di berbagai daerah dan pada akhirnya secara bersama-sama di semua daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Keuntungan-keuntungan
tersebut bisa terealisasikan apabila pemerintah memiliki political will untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bentuk-bentuk kemauan politik tersebut adalah
Pertama; pemerintah harus
segera mencabut semua paket undang-undang dan peraturan yang tidak mampu
memberikan dan menjamin hak-hak keadilan dan kesejahteraan rakyat, kemudian
mengantikannya dengan undang-undang dan peraturan yang baru termasuk tentang
Upah Layak Nasional, yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat.
Kedua;
Dalam tindakan, pemerintah harus secara sungguh-sungguh memastikan
dilaksanakannya aturan hukum tersebut (tanpa
kompromi) dan melakukan intervensi pasar seperti pembukaan lapangan kerja,
pengendalian laju inflasi sehingga upah mendapatkan perlindungan baik kuantitas
maupun kualitasnya.
Sudah seharusnya peran negara dikembalikan di tengah kuatnya kekuasaan modal menghimpit kesejahteraan buruh. Negara harus membuktikan hal ini untuk bekerja dan mengabdi pada kepentingan massa
rakyat mayoritas. Inilah yang menjadi salah satu alternatif tawaran
buruh dalam memperjuangkan kualitas upah demi kesejahteraan hidup bagi buruhnya dan keluarganya. (sumber)
Subscribe to:
Posts (Atom)
