Perkuat Persatuan Gerakan Melawan Kapitalisasi Pendidikan

Problematika Pendidikan Indonesia

Kegaduhan ujian nasional (UN) semakin menambah rentetan panjang buruknya wajah sistem pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar Rp. 644,25 miliyar merupakan anggaran terbesar sepanjang sejarah pelaksaan UN namun faktanya hanya melahirkan kekacauan dan kriminalitas serta gangguan psikologis generasi bangsa. Cek kabar ujian akhir nasional beberapa waktu ini. Manajemen distribusi soal ujian yang kacau, penundaan pelaksanaan UN, serta kabar miris banyak siswa menjadi frustasi karena UN seolah ‘dipaksakan’ menjadi penentu masa depan; adalah bagian dari buruknya penyelenggaraan pendidikan Indonesia.

Belum lagi, setiap tahun ajaran baru orang tua murid atau mahasiswa dipusingkan dengan mahalnya biaya pendidikan. Sehingga banyak  orang tua yang tidak sanggun menyekolahkan ataupun menkuliahkan anaknya. Dari hasil penelitian, pungutan masuk sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta. Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.

Kemudian untuk masuk kepergurun tinggi akan lebih besar lagi biaya yang dikeluarkan. Misalnya saja kuliah di President University yang merupakan kampus bergaya internasional biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 25.000.000/ semester, Swiss German University (SGU) yang juga kampus bergaya internasional biaya Rp 24.000.000–28.000.000/ semester. Universitas Pelita Harapan (UPH) Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–15.000.000/ semester, Universitas Trisakti Rata-rata biaya kuliah Rp 9.000.000–12.000.000/ semester, Universitas Tarumanagara (UNTAR) Rata-rata biaya kuliah Rp 7.000.000–10.000.000/ semester, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) rata-rata biaya kuliah Rp 3.000.000–10.000.000/ semester, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), seorang mahasiswa harus merogoh kocek hingga Rp100 juta agar bisa lulus, atau sekitar Rp25 juta per tahun.

 Selain mahalnya biaya pendidikan, out put dari pendidikan nasional tidak mampu mengembangkan kualitas tenaga produktifnya. Kenyataannya Indonesia jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan tinggi dan mutu akademik dibanding dengan negara Malaysia, Filiphina dan Singapura. Karena memang Out put yang dihasilkan dari pendidikan nasional hanya untuk memenuhi permintaan tenagakerja yang murah bagi industri-industri. Hingga Agustus 2012, penyerapan tenaga kerja di dominasi oleh yang berpendidikan rendah; SD 53,9 juta orang (48,63 %); SMP 20,2 juta orang (18,25); lulusan Diploma hanya 3 juta orang (2,98 %); serta lulusan sarjana 7 juta orang (5,46 %). (Kontan, 4 Mei 2013)

Disisi lain, mahalnya biaya pendidikan telah membuat para siswa maupun mahasiswa memilih putus sekolah. Karena memang tidak ada jaminan dari Negara bahwa siswa maupun mahasiswa harus tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan. Miris.



Wujudkan Revolusi Pendidikan, Sekarang Juga!

16 Mei 2013, SMI yang tergabung dalam Front Mahasiswa Bersatu, mengawali aksi pendudukan gedung MENDIKNAS. Aksi tersebut dilatar belakangi tuntutan dari persatuan beberapa organisasi ekstra dan intra kampus terhadap Revolusi Pendidikan. Diantaranya menyinggung persoalan penghapusan ujian nasional, menolak pemberlakuan kurikulum 2013, cabut UU Sisdiknas dan UU Dikti. Tak ketinggalan tuntutan agar pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan tanpa syarat turut dicantumkan dalam press release dan selebaran.

Rencana aksi pendudukan MENDIKNAS diagendakan dari 16 Mei 2013 sampai 22 Mei 2013; dan berlanjut di hari-hari berikutnya. Agenda ini merupakan lanjutan dari respon keras gerakan mahasiswa atas kegagalan Rezim SBY-Budiono dan elit borjuasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang gratis dan bermutu untuk rakyat. Selain pemasangan tenda perlawanan di depan pintu masuk gedung MENDIKNAS, masa dari Front Mahasiswa Bersatu telah menyiapkan serangkaian agenda. Beberapa diantaranya diskusi umum tentang kapitalisasi pendidikan, pameran foto pendidikan, serta malam budaya. Puncaknya, massa aksi akan mendesak audensi dengan pihak MENDIKNAS, terkait problematika pendidikan yang tak kunjung ada penyelesaian. Hasil audensi diharapkan tak sekedar pepesan kosong, tapi ada bentuk MOU antara MENDIKNAS dengan MASA terkait tuntutan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan.

Aksi ini merupakan bagian perjalanan gerakan mahasiswa dalam rangka mengawal kampanye terhadap isu perubahan fundamental sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, seluruh Masyarakat patut memberi solidaritas terhadap aksi yang dilakukan gabungan elemen lembaga intra-ekstra kampus ini. Pasalnya, ditengah carut-marut situasi pendidikan yang sedang menjadi sorotan masyarakat, ternyata dukungan dari kelas menengah maupun civitas akademika terkait perjuangan perbaikan sistem pendidikan bisa dikatakan cukup minim. Oleh karena itu, upaya-upaya mengawal isu perbaikan sistem pendidikan secara fundamental dan berkesinambungan, harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. Terutama gerakan-gerakan mahasiswa di seluruh daerah.



Seluruh Mahasiswa Indonesia, Bersatulah !

Gerakan rakyat melawan imperialisme dan kapitalisasi pendidikan telah disambut hangat oleh belahan dunia lainnya. 14 Mei 2013, ribuan Mahasiswa di Perth Australia telah bergabung dengan reli nasional menolak 2 miliar dollar Aussie pemotongan pendidikan tinggi Pemerintah Federal; di Yunani, guru-guru SMA dan massa aksi menduduki parlemen guna menolak keputusan pemerintah yang sebelumnya melarang pemogokan mereka di Athena 13 Mei 2013 atas isu pendidikan; di Amerika pada tanggal 10 Mei 2013 ratusan siswa sekolah tinggi Colorado berdemonstrasi menuntut reformasi pendidikan. Tuntutan mereka diantaranya pendidikan yang demokratis, transparansi pendanaan, Inklusivitas dan anti-diskriminasi, serta keterlibatan siswa menentukan kebijakan yang lebih adil. (sumber : International Student Movement)

Perjuangan kawan-kawan gerakan mahasiswa di Jakarta dengan tuntutan ‘Wujudkan Revolusi Pendidikan’ harus disambut dengan gelora dukungan dari seluruh penjuru tanah air. Sekali lagi, perbaikan sistem pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku dunia pendidikan saja (mahasiswa, pelajar, guru, civitas akademika), namun menjadi persoalan rakyat secara umum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan segala bentuk apresiasinya terhadap perjuangan aktifis-aktifis pendidikan. Karena sejatinya revolusi pendidikan akan terwujud jika seluruh masyarakat berpartisipasi dalam memperjuangkannya.

Dengan menggalang konsolidasi di kampus-kampus, kota-kota serta pabrik-pabrik, niscaya akan semakin menguatkan gairah kebangkitan Gerakan Mahasiswa memperjuangkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan.

Viva SMI !


Yogyakarta, 19 Mei 2013
Ttd.
KPP-DPP SMI

Sumber