 |
| Aksi Buruh Bekasi tuntut upah dan tolak penaikan BBM |
Hasil monitoring sementara diketahui rata-rata kenaikan upah buruh tahun 2015 dibanyak daerah hanya naik 10%, sangat jauh dari hitungan riil kebutuhan hidup sejahtera. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM membuat inflasi melambung tinggi di angka 7.3% di akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat system kontrak dan outsourching. Apalagi liberalisasi tenaga kerja pada tahun 2015 sudah tidak terbendung ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan.
Tuntutan buruh adalah meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mau menggubris masukan dari buruh, bahkan surat rekomendasi DPRD pun tidak di gubris
Seluruh organisasi buruh yang aksi mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian dengan melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap kendaraan buruh untuk membubarkan massa buruh yang sedang melakukan aksi mogok di seluruh kawasan industri Cikarang. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh ormas (preman) yang selama ini terlihat diorganisir aparat untuk ikut membubarkan aksi-aksi perjuangan buruh.
Santoso, ketua umum FPBI menyatakan, bahwa aksi
mogok buruh dilindungi oleh Undang-undang. Tetapi malah
dibubarkan secara paksa dan mendapat perlakuan brutal dari aparat dan
preman.
“Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan preman terlihat
sangat beringas dalam menyerang barisan buruh yang sedang mengadakan unjuk rasa damai. Kami menengarai kondisi ini telah direncanakan
sebelumnya oleh muspida.
Karena tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk menghentikan aksi
kebrutalan
yang juga dilakukan oleh preman yang mengaku masyarakat Bekasi itu. Hari ini kami menuntut Kapolri dan
Kapolres Kabupaten Bekasi untuk bertanggung jawab atas insiden sore
tadi,” protes Santoso.
Di Karawang, Jawa Barat, ribuan buruh juga mengepung kantor bupati. Para buruh dari berbagai serikat pekerja ini menuntut kenaikan upah minimum kabupaten dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3,6 juta.
Meski tuntutan kenaikan di atas 30% ini sudah lama disampaikan, hingga Senin 17 November siang upah tahun depan masih belum ditetapkan Dewan Pengupahan yang diketuai bupati.
Dalam orasinya buruh mendesak Dewan Pengupahan menetapkan upah 2015 sesuai dengan tuntutan mereka. Alasannya selain harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik, juga terkait dengan harga kebutuhan pokok yang sudah naik sejak sebulan terakhir.
Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah dilakukan dengan konvoi kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kantor walikota, sehingga memicu kemacetan arus lalu lintas.
Aksi ini dilakukan karena Walikota Cimahi Atty Suharty belum menyetujui upah tahun depan yang mereka tuntut sebesar Rp 3,3 juta. Tuntutan ini hampir mencapai 50 % dari upah tahun ini sebesar Rp 1,7 juta.
Jika UMK tahun 2015 ditetapkan lebih kecil dari Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, buruh mengancam akan terus melakukan unjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan. Hingga berita ini diturunkan, lebih 75 ribu buruh masih menggelar aksi menghentikan kegiatan produksi. Mereka berasal dari kawasan industri Ejip Cikabarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, dan MM 2100 Cibitung.
Tak hanya menuntut penaikan upah, buruh juga protes dengan kebijakan rezim Jokowi - Jusuf Kalla yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seenaknya. Seluruh organ buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bersatu berencana akan terus menggelar aksi hingga tuntutan upah dipenuhi dan penaikan harga BBM dibatalkan.
No comments