Tentang Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)

Profile SMI

Embrio Persatuan

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) tentu saja tidak sekonyong-konyong terlahir begitu saja, namun SMI mempunyai sejarah yang cukup panjang terutama dalam proses pembangunannya.

Diawali sejak akhir tahun 2001 terbentuk Komite Pendidikan Bersama Indonesia (KPBI) yang terdiri dari Organisasi-Organisasi GM tingkat lokal/kota yaitu Keluarga Mahasiswa Yogyakarta (KMY), Komite Mahasiswa Mataram (KOMIT) yang setelah melakukan ekspansi di beberapa kampus berubah menjadi Komite Mahasiswa Mataram untuk Demokrasi (KOMID), Dewan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (DEMARKASI - Malang) dan Komite Mahasiswa Malang untuk Demokrasi (KOMANDO) yang dalam prosesnya kedua organisasi di Malang tersebut melakukan Unifikasi dan berubah menjadi Serikat Mahasiswa Malang (SMM), Di Semarang ada Serikat Mahasiswa Kaligawe (SEMAK) yang kemudian berubah menjadi Keluarga Aktivis Mahasiswa Demokratik (KAMD).

Setelah melakukan perluasan dibeberapa kampus di Semarang, Di Pekalongan ada Keluarga Mahasiswa Sekolah Sadar Sosial (KM-S3), di Jakarta ada Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMJ) dan KM-Gunadharma serta KM-ISTN yang juga melakukan unifikasi menjadi Gerakan Mahasiswa Jabodetabek (GM-Jabodetabek).

Di Surabaya ada Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SAMSARA), Di Bengkulu ada Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMUD), Di Palembang ada Gerakan Solidaritas Mahasiswa Palembang (Gersos-MP), Di Jombang ada Komite Aksi Mahasiswa Jombang (KAMAJO) dan Jaringan Solidaritas Mahasiswa Jombang (JSMJ) yang kemudian unifikasi menjadi Serikat Mahasiswa Jombang (SMJ), Di Pasuruan ada Forum Diskusi Mahasiswa Merdeka (FORDISMA ).

Semangat persatuan yang ada di masing-masing organisasi tersebut menjadi benang merah yang terus diproses secara bersama-bersama menuju tahapan-tahapan yang kualitatif. 

Tahapan Maju Menuju Persatuan Gerakan Mahasiswa

KPBI pada waktu itu hanya sebatas melakuakan pendidikan-pendidikan bersama secara nasianal dan melakukan pertemuan-pertemuan yang terdiri dari pertemuan sisipan 3 bulan sekali dan pertemuan Nasional tiap 6 bulan sekaligus pelatihan nasional, Dalam proses Dialektikanya ketika perspektifnya semakin maju maka kemudian pada saat pertemuan KPBI di semarang tahun 2004 menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan kerangka bangunan Ormass Mahasiswa Tingkat Nasional dan secara nama berubah menjadi Komite Persiapan Serikat Mahasiswa Indonesia (KP – SMI), Setelah itu kemudian mulai berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan pembangunan Ormass Mahasiswa tingkat Nasional, KP-SMI secara struktur terdiri dari Sekretaris Umum, Komisi Pendidikan & Propaganda, Komisi Organisasi & Jaringan kemudian setelah ada kebutuhan lebih lanjut komposisinya ditambah satu perangkat lagi yaitu Ketua Umum, Semua perangkat tersebut bekerja untuk penguatan Infrastruktur dan Suprastruktur Organisasi. Kemudian setelah semuanya matang maka pada tanggal 15 s/d 18 Agustus 2006 SMI melangsungkan Konferensi Nasional (KONFERNAS) yang pertama di Semarang, Sejak tanggal 17 Agustus 2006 (Hari Kelahiran SMI) maka secara Defacto maupun Deyure telah berdiri satu Ormass Mahasiswa Tingkat Nasional yaitu Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang siap berdinamika di kancah Gerakan Demokratik tingkat Nasional dan siap mengemban tugas-tugas perjuangan massa Mahasiswa di Indonesia.

SMI dan Tugas-Tugas Perjuangan Massa

SMI sebagai Ormass Mahasiswa tingkat nasional dalam memandang situasi obyektif saat ini merasa perlu untuk memperjuangkan hak-hak EkoSosBud massa Mahasiswa melalui perjuangan politik, tentunya akan lebih banyak berbicara tentang dunia pendidikan sebagai sektor yang paling bersinggungan dengan hak-hak Pemuda Mahasiswa di Indonesia. Artinya bukan berarti SMI menisbikan tugas-tugas perjuangan politik yang sifatnya umum, tapi hal ini merupakan bentuk manifestasi perjuangan dari Organisasi Massa Mahasiswa. Berdasarkan kondisi obyektif hari ini, dunia pendidikan semakin berorientasi pada kepentingan pasar dan kapitalisasi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. 

Artinya semua ruang-ruang pendidikan menjadi komoditas bagi kepentingan modal makanya tidak heran jika dunia pendidikan kita menjadi semakin mahal dan secara out putnya tidak berkualitas, lantas pertanyaanya siapa yang siap mengemban tugas-tugas perjuangan massa yang sangat berkepentingan dengan dunia pendidikan ? selama ini sudah banyak kebijakan dari negara hari ini melalui pemerintahan yang komparador dan jelas-jelas tunduk pada kepentingan Imperialisme, khususnya kebijakan didunia pendidikan yang semakin jauh dari esensi pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan dan membebaskan manusia dari belenggu yang menindas. SMI sebagai ormas mahasiswa tentunya berusaha mengambil peran-peran itu dan selalu fokus pada pokok-pokok pekerjaan untuk memperjuangkan dunia pendidikan agar lebih berkualitas, ilmiah, demokratis, dan benar-benar bervisi kerakyatan.

Ketika SMI berbicara tentang pendidikan tidak hanya dilingkup perguruan tinggi saja melainkan semua lini yang kemudian bersentuhan dengan sektor pendidikan maka hal itu menjadi fokus gerak kampanye kita, sudah cukup banyak kebijakan disektor pendidikan yang memarginalkan kepentingan rakyat pada umumnya katakanlah kebijakan dari pemerintah tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kemudian memicu persoalan bagi siswa-siswi pelajar di seluruh Indonesia karena merasa hak-haknya dikebiri oleh Rezim hari ini, kebijakan tersebut sebenarnya menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah dalam menggerakkan langgam dunia pendidikan karena pemerintah hanya melihat sebuah persoalan secara terkotak-kotak dan tidak obyektif. Bagaimana mungkin UAN bisa dijadikan sebagai alat ukur kualitas pendidikan di Indonesia ketika kondisi masing-masing sekolah dan tiap-tiap daerah sangat berbeda dan masih banyak kekurangan dalam hal kualitas pendidikan yang sebenarnya hal itu juga efek dari kebijakan pemerintah yang sangat buruk disektor pendidikan.

Selain itu muncul persoalan baru lagi ketika pemerintah berusaha menggolkan RUU BHP yang tidak lain sebagai instrument untuk menggerakkan dunia pendidikan agar lebih liberal dan sangat-sangat kapitalistik. RUU BHP akan sangat memberikan peluang bagi Perguruan Tinggi swasta agar menjalankan mekanisme seperti layaknya Perusahaan yang hanya berbicara tentang keuntungan dan Perguruan Tinggi tidak ubahnya seperti alat penghisap bagi Mahasiswa, Mengapa RUU BHP harus kita tolak ? karena Perguruan Tinggi berhak menentukan manajemennya sendiri yang akan dicantumkan pada ketentuan-ketentuan Badan Hukumnya. Selain itu pemerintah juga menciptakan instrument bagi perguruan tinggi negeri lewat mekanisme Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap Perguruan Tinggi Negeri untuk mengelola dan mencari sumber dananya sendiri karena Negara dalam hal ini akan mengurangi subsidinya dibidang pendidikan dan efeknya Mahasiswa akan selalu dieksploitasi dan membayar mahal untuk bisa mengenyam pendidikan diperguruan tinggi.

Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita kritisi dan kita bongkar untuk memblejeti Sitem Pendidikan Nasional kita, yang jelas sejak disahkannya UU Sisdiknas dunia pendidikan di Indonesia mulai digerakkan untuk kepentingan kaum Neoliberal. Untuk lebih jelas dan terang dalam membongkar Sistem Pendidikan Nasional SMI akan banyak menyediakan media dan membuka ruang bagi seluruh kawan-kawan pemuda Mahasiswa agar kita semua tahu secara lebih gamblang tentang kebobrokan Sistem pendidikan kita dan apa upaya-upaya serta keinginan kita bersama. Maka dari itu mari bersama-sama kita serukan kampanye-kampanye kita untuk mewujudkan pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan.

Selain persoalan-persoalan diatas juga sebenarnya banyak hal lain yang menyangkut kepentingan kawan-kawan kita di sektor Buruh dan kaum tani di Indonesia, kebiadaban imperialisme-lah yang telah menyebabkan semua sektor rakyat termarginalkan. Kawan-kawan buruh selalu disuguhkan dengan persoalan-persoalan yang sangat mendasar tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah diantaranya tentang upah yang sangat jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tentang regulasi yang selalu mengebiri hak-hak buruh (UU no.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan dll), PHK massal menjadi fenomena yang sering kita lihat.

Proletarisasi tidak hanya terjadi di sektor buruh saja, Kaum tani juga sangat merasakan efek dari kebijakan rezim boneka imperialis yang berganti-ganti dan tetap tunduk pada Imperialisme modal yang menghisap dan menjadi kenyataan konkrit ketika kaum tani di pedesaan termarginalkan akibat tanah-tanahnya banyak dikuasai oleh Industri perkebunan lewat mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) khususnya lebih banyak kita jumpai di pulau jawa, Tanah-tanah Perhutani juga begitu luas tapi ironisnya 60% dari petani Indonesia hanya memiliki tanah seluas 0,2 Hektar saja, Subsidi pupuk juga dicabut sehingga harga pupuk melambung tinggi.

Segudang persoalan diatas sebenarnya merupakan efek dari Imperialisme yang selalu disuguhkan kepada negara dunia ketiga. Atas kondisi tersebut maka SMI sebagai salah satu kekuatan progresif disektor Mahasiswa selalu mempunyai perspektif yang multisektoral dan merasa berkewajiban untuk melakukan transformasi sosial dan bersama-sama mendukung perjuangan Sektor buruh dan tani melalui praktek perjuangan pembangunan alat persatuan dalam menggalang perjuangan Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme.