Website FBLP

Website FBLP

Penghalang Kesejahteraan Adalah Pemerintah

Makin tinggi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, makin keras upaya penguasa agar rakyat hidup prihatin. Tidak masuk akal, tapi terus terjadi. Maka hanya jalan politik jawabannya, buruh dan rakyat harus membangun pemerintahannya sendiri.

Tiga Cara Pemerintah Menghalangi Kesejahteraan Rakyat Indonesia, adalah:

Pertama, adalah menyerahkan kekayaan alam untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk keuntungan pengusaha, terutama pengusaha asing. Pemerintah selalu bangga ketika ada pengusaha membangun industri untuk mengolah alam Indonesia. Para pejabat memang menikmati ‘suap’, tapi pemasukan negara tidak pernah besar dari setiap pengolahan sumber alam. Dan rakyat hanya jadi penonton transaksi dan investasi. Otomatis industrialisasi nasional dihancurkan oleh kebijakan seperti ini. Padahal investor jahat semacam ini bukanlah ‘tamu’ yang mengajak kerjasama Indonesia untuk maju, tapi sebenarnya rampok yang menghancurkan masa depan Indonesia. Tapi produk hukum dan politik penguasa Indonesia malah menjamin hak ‘perampok’ ini, dengan sekaligus menghilangkan hak kesejahteraan rakyat yang adalah pemilik kekayaan alam. Rakyat yang menagih hak dari adanya investasi malah akan ditangkap, dianggap mengganggu negara.

Kedua, adalah menyerahkan upaya penghidupan rakyat sebagai pasar besar bagi produk pengusaha, terutama pengusaha asing. Semua barang bebas masuk Indonesia, tidak peduli berdampak hancurnya usaha rakyat. Sampai hari ini terus pemerintah berseru, agar rakyat rajin belanja, aktif membeli. Sementara barang yang dibeli adalah produk luar negeri atau produk dalam negeri yang dimiliki asing. Produk dan milik rakyat Indonesia akhirnya hilang karena tidak pernah dikembangkan, dan sepenuhnya rakyat hanya jadi pembeli. Seakan pemerintah mengajak rakyat untuk bangga, ketika ‘bisa membeli mobil setelah menjual rumah’.

Ketiga, adalah menjadikan rakyat sebagai tenaga kerja murah bagi pengusaha, terutama pengusaha asing. Daripada memberantas korupsi yang pelakunya para pejabat, daripada menyediakan infrastruktur dan energi yang pemerintah tidak sanggup menangani, akhirnya pelayanan pemerintah bagi investor adalah memastikan upah buruh untuk tetap murah. Setiap keluhan pengusaha yang keberatan nilai upah, segera dibuat keputusan baru untuk upah murah. Upah minimum kalau pengusaha mau lebih minimum lagi, dibuat penangguhan upah. Dan karena skema upah murah dianggap belum cukup, maka sekarang keluar Inpres Upah Murah. Padahal upah murah adalah basis bagi keterbelakangan suatu negara dan masyarakat. Tidak pernah ada negara bisa maju dengan upah buruh murah dan rakyat tidak sejahtera. 

Tiga upaya menghalangi kesejahteraan rakyat, sekaligus upaya melayani pengusaha terutama asing, adalah langkah berkelanjutan dari kebijakan ekonomi Orde Baru. Termasuk di dalamnya adalah represi bagi siapapun rakyat yang menuntut kesejahteraannya kembali. Bentuk terakhir dari rangkaian kebijakan tersebut adalah INPRES UPAH, menegaskan upah murah dan melegalkan represi aparat, katanya demi investasi. Inpres ini jelas harus dilawan, karena alasan kesejahteraan dan politik.

Apalagi bagi buruh/pekerja industri menengah dan padat karya, Inpres upah murah ini tidak saja menjadi ‘bully’ atau penghinaan bagi buruh, tapi juga sikap tegas pemerintah membenarkan perbudakan modern. Bukan lagi jam kerja, bukan juga kebutuhan hidup buruh dan keluarga, sebagai ukuran upah. Semestinya, semakin banyak rakyat bekerja di satu sektor, semakin dilindungi tingkat kesejahteraannya, supaya makin sanggup menjadi maju bangsa Indonesia. 

Bagi FBLP jelas, hanya boleh investasi jika mensejahterakan, dan investasi yang memberi kemiskinan sama dengan penjajahan/perbudakan. 

Buruh Bersatu Lawan Inpres Upah Murah, Bersatu Bangun Kekuatan Politik Baru

Ketua FBLP

Jumisih (08561612485)

Sekjen FBLP

Dian Septi Trisnanti (081804095097)

Untuk lebih lengkap tentang web ini silahkan KLIK DISINI